Bantah Laporan Intelijen, Trump: Senjata AS Melimpah, Siap Hadapi Berbagai Skenario

PAC-3 dan THAAD_ Airspace ReviewUS Army
Sistem Pertahanan Udara PAC-3 dan THAAD AS.

AIRSPACE REVIEW – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara tegas membantah rangkaian laporan yang menyebutkan bahwa pasokan persenjataan dan amunisi militer AS mulai menipis akibat konflik berlarut dengan Iran.

Trump menegaskan bahwa cadangan persenjataan Amerika Serikat saat ini justru berada dalam jumlah melimpah dan industri pertahanan dalam negeri terus menggenjot produksi hingga mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Pernyataan keras tersebut disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social pada Rabu malam (3/9).

Ia menyatakan bahwa militer AS saat ini memegang kendali atas pasokan amunisi tingkat menengah hingga tinggi yang “hampir tanpa batas” — jauh melampaui jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi konflik dengan Iran maupun potensi perang lain di masa mendatang.

Menurut Trump, seluruh hasil produksi amunisi baru akan diprioritaskan penuh untuk memperkuat persenjataan dalam negeri sebelum Amerika Serikat membuka kembali penjualan senjata ke negara-negara sekutu dalam waktu dekat.

Serangan Balik

Laporan-laporan media besar Amerika Serikat yang dibantah keras oleh Trump tersebut secara rinci menguak indikasi penipisan cadangan persenjataan militer AS secara bertahap sejak awal konflik.

Gelombang laporan ini berawal pada Maret, ketika The Wall Street Journal dan The Washington Post membeberkan bahwa Pimpinan Kepala Staf Gabungan, Jenderal Dan Caine, telah menyampaikan kekhawatiran terkait tertekannya pasokan amunisi strategis AS bahkan sebelum operasi militer dimulai.

Kondisi tersebut kian memanas pada Juli, saat The New York Times, NBC News, CBS News, dan CNN secara serentak melaporkan bahwa serangan udara harian selama hampir dua minggu di Iran telah menguras stok pencegat rudal pertahanan (defensive interceptors).

Penyusutan persediaan sistem rudal Patriot dan THAAD ini dinilai mengancam perlindungan pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah, seperti di Yordania, Kuwait, Qatar, dan Bahrain.

Tekanan terhadap pasokan persenjataan semakin dipertegas oleh laporan Reuters pada Agustus, yang mengutip data internal militer dan menyebutkan bahwa Angkatan Darat AS telah menggunakan hampir seluruh inventaris rudal taktis ATACMS dan Precision Strike Missiles (PrSM) selama lima bulan pertama konflik.

Baca di Sini: Krisis Senjata Makin Parah Akibat Perang Iran, AS Desak Industri Percepat Pengiriman Amunisi

Menanggapi maraknya pemberitaan tersebut, jajaran pemerintahan AS melancarkan serangan balik yang masif.

Trump mengecam bocornya data sensitif tersebut dan menyebut pemberitaan media sebagai bentuk pengkhianatan serta informasi menyesatkan.

Sikap senada disampaikan oleh Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, yang membantah klaim penipisan pencegat rudal dalam wawancara di acara Meet the Press (NBC) dan secara tegas menyatakan bahwa pihak-pihak yang membocorkan data internal militer tersebut pantas dijebloskan ke dalam penjara.

Eropa Harus Bayar Bantuan AS ke Ukraina

Dalam unggahan yang sama, Trump juga mengalihkan sorotan ke kebijakan bantuan militer pemerintahan terdahulu di bawah Joe Biden.

Ia mengkritik pemberian amunisi dan bantuan militer senilai ratusan miliar dolar secara gratis kepada Ukraina dan NATO, yang menurutnya seharusnya ditanggung oleh negara-negara Eropa.

Trump menegaskan niatnya untuk menuntut pengembalian dana tersebut dari Eropa, meskipun diakuinya langkah itu sedikit terlambat.

Namun, tuntutan Trump tersebut berhadapan dengan data dan skema bantuan yang sebenarnya sudah berjalan.

Data dari Atlantic Council mencatat bahwa total bantuan militer AS ke Ukraina di era Biden mencapai sekitar 131 miliar USD (sekitar Rp2.096 triliun), sedangkan negara-negara Eropa secara kumulatif telah memberikan lebih dari 227 miliar USD (sekitar Rp3.632 triliun).

Selain itu, sejak Juli 2025, AS dan NATO telah menjalankan skema Prioritized Ukraine Requirements List — sebuah program hasil kesepakatan Trump dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte — di mana para sekutu Eropa dan Kanada lah yang menanggung serta membayar langsung seluruh senjata buatan AS yang dikirimkan ke Ukraina. (RW)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *