Rusia desak AS hentikan pasokan senjata ke Ukraina demi perdamaian, Rubio: Jalan terus

AIRSPACE REVIEW – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, secara tegas meminta Amerika Serikat untuk menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina sebagai langkah nyata mengakhiri konflik. Desakan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam pertemuan bilateral di sela-sela KTT ASEAN di Manila, Filipina.

Pertemuan yang diinisiasi oleh Washington tersebut berlangsung selama 35 menit. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, Lavrov memaparkan situasi riil di garis depan pertempuran dan menegaskan bahwa pasokan senjata Barat hanya memperpanjang krisis. Ia juga mengkritik negara-negara Eropa yang dinilai berupaya memberikan “kekalahan strategis” bagi Rusia.

Meski demikian, Lavrov memastikan bahwa Moskow tetap terbuka pada jalur politik dan diplomasi, mengacu pada poin-poin yang pernah dibahas Presiden Vladimir Putin dan Donald Trump dalam pertemuan di Anchorage.

Tanggapan Tegas dari AS

Menanggapi desakan tersebut, Menlu AS menggambarkan pembicaraan berlangsung “baik dan jujur”, namun menegaskan bahwa kebijakan AS mengenai bantuan militer tidak berubah.

Rubio menyatakan bahwa pengiriman senjata akan jalan terus melalui mekanisme kerja sama dengan negara-negara Eropa yang membeli persenjataan buatan AS.

Baca Juga: Efek perang Rusia-Ukraina, ekspor senjata AS mencetak rekor penjualan baru pada 2023 lalu

Walau begitu, Rubio menambahkan bahwa Washington siap menawarkan konsep atau ide-ide baru guna mencapai perdamaian jika momentum dan kondisi yang tepat telah tercipta.

Saling Tuding dan Prospek Diplomasi

Di sisi lain, Rusia kembali menyoroti keterlibatan langsung AS dalam konflik ini, khususnya terkait penyediaan data intelijen dan akses sistem Starlink yang digunakan militer Ukraina untuk mengarahkan serangan.

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyikapi hasil pertemuan di Manila dengan berhati-hati. Pihaknya menyatakan Moskow tetap terbuka untuk dialog langsung lanjutan, namun mengingatkan semua pihak agar tidak terlalu optimistis akan adanya percepatan proses perdamaian dalam waktu dekat. (PN)