Estonia tunda penandatanganan Perjanjian Drone dengan Ukraina
Threod SystemsAIRSPACE REVIEW – Pemerintah Estonia memutuskan untuk menunda penandatanganan “Perjanjian Drone” dengan Ukraina. Keputusan ini diambil karena adanya sejumlah pertimbangan hukum, komitmen anggaran jangka panjang, serta fokus untuk mengembangkan industri pertahanan domestik.
Menurut laporan media lokal The Baltic Sentinel, delegasi Ukraina sebenarnya telah membawa draf usulan perjanjian tersebut ke Tallinn.
Namun, berbeda dengan negara tetangganya, Latvia, yang langsung menandatangani dokumen tersebut, Estonia memilih untuk mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati.
Perjanjian yang diawasi ini sejatinya merupakan dokumen kerja sama pertahanan yang lebih luas, di mana pengembangan sistem nirawak (drone) ditetapkan sebagai salah satu prioritas jangka pendek.
Kendala Hukum dan Finansial
Penundaan dari pihak Estonia utamanya disebabkan oleh kurangnya persiapan informasi awal yang matang sebelum dokumen tersebut disodorkan.
Selain itu, poin-poin di dalam perjanjian tersebut memuat komitmen finansial jangka panjang.
Secara hukum di Estonia, komitmen anggaran jangka panjang seperti ini membutuhkan proses birokrasi yang lebih kompleks, termasuk potensi kewajiban untuk mendapatkan ratifikasi atau persetujuan resmi dari Parlemen Estonia (Riigikogu).
Sebagai perbandingan, Latvia yang telah menandatangani kesepakatan serupa berkomitmen untuk menjalankan kerja sama ini selama sepuluh tahun ke depan.
Pada dua tahun pertama, Latvia berencana menggelontorkan dana sekitar 110 juta euro (sekitar Rp1,9 triliun), yang sebagian dialokasikan untuk membeli sistem antidrone, peralatan pengawasan, serta sistem komando kendali dari Ukraina.
Meski begitu, anggaran Latvia ini pun masih harus melewati persetujuan lanjutan dari pemerintah dan parlemen mereka.
Melindungi Industri Pertahanan Domestik
Faktor lain yang membuat Estonia tidak terburu-buru adalah keinginan untuk memprioritaskan dan melindungi ekosistem industri pertahanan dalam negeri yang kini sedang berkembang pesat, khususnya di sektor teknologi counter-drone (antidrone).
Sejumlah perusahaan teknologi pertahanan asal Estonia saat ini tercatat sudah aktif menyuplai, menguji, ataupun mengirimkan bantuan militer ke Ukraina secara langsung
Perusahaan Threod Systems, misalnya, menyediakan drone dan sistem peluncurannya. Kemudian KrattWorks mengembangkan drone DART-R dan terus memperbarui teknologinya berdasarkan umpan balik langsung dari medan perang di Ukraina.
Perusahaan lainnya, Skyfortress, mengembangkan sistem anti-drone bergerak yang dipasang pada mobil pikap bersenjata berat.
Ada juga DefSecIntel yang membuat solusi seluler terintegrasi untuk menangkal drone jarak jauh, dan Frankenburg Technologies yang bersiap menguji rudal pencegat berbiaya murah di Ukraina.
Meskipun menunda perjanjian resmi, langkah Estonia dinilai sebagai bentuk strategi alokasi sumber daya pertahanan yang cermat.
Penundaan ini juga dianggap tidak akan mengganggu kerja sama yang sudah berjalan, melainkan membuka peluang yang lebih matang bagi pembentukan perusahaan patungan (joint venture) antara industri militer Ukraina dan Estonia di masa depan. (PN)
