AIRSPACE REVIEW – Jepang mengisyaratkan potensi pengerahan kapal penanggulangan ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF) ke Selat Hormuz setelah gencatan senjata. Tokyo mengevaluasi respons bersyarat terhadap gangguan maritim yang disebabkan oleh ranjau laut.
Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi mengatakan, pengerahan apa pun akan berfokus pada pemulihan navigasi yang aman daripada terlibat dalam operasi tempur.
Pernyataan tersebut dikeluarkan Tokyo di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di Selat Hormuz yang memengaruhi salah satu koridor energi paling penting di dunia.
Motegi menjelaskan bahwa pengerahan tersebut hanya akan dipertimbangkan jika ranjau laut menghalangi navigasi setelah permusuhan berakhir, dan ia menekankan bahwa belum ada komitmen atau perencanaan operasional yang dimulai.
Gangguan tersebut telah memicu kenaikan harga minyak global dan memaksa beberapa negara, termasuk Jepang, untuk melepaskan minyak dari cadangan strategis untuk menstabilkan pasokan.
Posisi ini juga mengikuti tekanan langsung dari Presiden AS Donald Trump, yang mendesak Jepang untuk meningkatkan kontribusinya dalam memulihkan akses maritim.
Sementara itu Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan kembali bahwa kerangka hukum Jepang membatasi ruang lingkup keterlibatan militer apa pun.
Rumusan Motegi menetapkan jendela operasional yang sempit yang didefinisikan oleh tiga kondisi, termasuk gencatan senjata yang terverifikasi tanpa pertempuran aktif yang sedang berlangsung, keberadaan ranjau laut sebagai bahaya residual, dan tujuan misi yang berfokus pada pemulihan navigasi untuk semua kapal daripada mengawal pelayaran nasional.
Ia secara eksplisit menyatakan bahwa skenario tersebut tetap hipotetis dan menekankan bahwa Jepang belum membuat janji apa pun selama diskusi dengan pimpinan AS, juga belum melakukan komitmen persiapan apa pun.
Tokyo juga menegaskan bahwa mereka tidak memiliki rencana segera untuk mengamankan jalur khusus untuk kapal-kapal Jepang yang saat ini terkena dampak gangguan tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa tindakan apa pun akan dibingkai dalam konteks keamanan maritim yang lebih luas.
Pendekatan ini menghindari intervensi selektif dan selaras dengan harapan internasional mengenai kebebasan navigasi.
Penekanan pada kondisi pasca-konflik secara efektif mengecualikan partisipasi dalam permusuhan aktif dan membatasi peran pada stabilisasi.
Kerangka ini konsisten dengan pola yang telah mapan dari Jepang dalam berkontribusi pada keamanan maritim setelah penghentian operasi tempur.
Seperti diberitakan sebelumnya, Iran menyimpan persediaan beberapa ribu ranjau laut, yang mencakup varian kontak, magnetik, dan yang dipicu akustik, memungkinkan penempatan berlapis yang disesuaikan dengan kedalaman dan tanda kapal yang berbeda.
Tujuannya bukanlah penutupan fisik penuh selat, tetapi penciptaan ketidakpastian operasional yang memaksa perusahaan pelayaran untuk menangguhkan atau mengalihkan lalu lintas.
Metode ini mengalihkan beban pengambilan keputusan kepada operator komersial dan perusahaan asuransi, memperkuat gangguan di luar jumlah ranjau yang sebenarnya ditempatkan.
Strategi ini sejalan dengan doktrin asimetris yang lebih luas yang berfokus pada memaksimalkan dampak ekonomi melalui cara militer yang terbatas.
Penggunaan ranjau yang paling signifikan secara historis di Selat tersebut adalah ketika Iran memasang sekitar 150 ranjau pada tahun 1988 selama Perang Iran-Irak.
Ranjau tersebut merusak parah fregat AS USS Samuel B. Roberts dan memicu Operasi Praying Mantis.
Konfigurasi geografis Selat Hormuz meningkatkan efektivitas peperangan ranjau dengan membatasi lalu lintas maritim ke saluran sempit dan mudah diprediksi dalam lingkungan yang dangkal dan padat.
Kondisi ini mengurangi kemampuan manuver dan memusatkan pergerakan kapal, meningkatkan kemungkinan bahwa bahkan sejumlah kecil ranjau dapat mengganggu operasi di seluruh jalur air.
Dampak langsung dari ancaman tersebut termasuk pengurangan lalu lintas kapal tanker, penarikan cakupan asuransi untuk rute berisiko tinggi, dan penundaan jadwal pengiriman kargo.
Gangguan ini telah berkontribusi pada peningkatan harga minyak dan ketidakstabilan rantai pasokan, dengan efek hilir pada output industri dan ketersediaan energi di negara-negara pengimpor.
Ketergantungan pada persepsi risiko daripada keberadaan ranjau yang terkonfirmasi memungkinkan Iran untuk mencapai efek strategis dengan penyebaran terbatas.
Oleh karena itu, karakteristik Selat Hormuz memperbesar dampak operasional dan ekonomi dari peperangan ranjau laut di luar skala fisiknya, karena Iran diperkirakan memiliki 2.000 hingga 6.000 ranjau laut.
Jepang Memiliki Kekuatan Penyapu Ranjau Terbaik di Dunia
Jepang memiliki salah satu kekuatan penanggulangan ranjau laut (Mine Countermeasures/MCM) terbaik di dunia.
Hal ini merupakan warisan sejarah pasca-Perang Dunia II, di mana perairan Jepang saat itu dipenuhi ranjau, sehingga mereka terpaksa membangun keahlian khusus yang kini menjadi standar global.
JMSDF memiliki sejumlah kapal penyapu ranjau untuk melaksanakan misi di Selat Hormuz.
Kapal penyapu ranjau kelas Awaji, yang merupakan kapal terbaru dan terbesar, adalah tulang punggung modern Jepang untuk operasi di laut dalam.
Kapal ini tidak terbuat dari baja, melainkan FRP (Fiberglass Reinforced Plastic). Tujuannya agar kapal tidak memicu ranjau magnetik yang sensitif terhadap logam. Material ini juga lebih ringan dan tahan korosi.
Kapal dilengkapi dengan sonar variable depth yang bisa mendeteksi ranjau di kedalaman yang bervariasi.
Kapal ini juga dirancang khusus untuk menghadapi ranjau modern yang ditanam jauh di dasar laut (bukan hanya yang mengapung).
Kemudian ada kapal pemburu ranjau kelas Sugashima dab Enoshima. Kapal ini difokuskan untuk misi di perairan pesisir.
Kapal ini bemiliki kemampuan untuk “berdiam” di satu titik (dinamis) meskipun ada arus laut, guna memastikan identifikasi ranjau berjalan akurat.
Kapal menggunakan sistem pemrosesan data otomatis untuk memetakan lokasi ranjau dengan cepat.
Selanjutnya ada kapal induk penyapu ranjau kelas Uraga. Kapal ini bertugas mengoordinasikan banyak kapal penyapu ranjau kecil sekaligus.
Kapal juga dapat membawa stok ranjau, bahan bakar, dan suku cadang untuk operasi jarak jauh. Uraga memiliki landasan helikopter MCH-101 yang mampu menarik alat penyapu ranjau di atas permukaan air.
Selain kapal, JMSDF juga menggunakan drone dan robot bawah air (UUV/ROV). Jepang sangat meminimalkan risiko nyawa manusia dengan menggunakan teknologi tanpa awak.
Wahana ini terdiri dari OED (Expendable Mine Disposal), semacam torpedo robot sekali pakai yang mendekati ranjau dan meledakkannya.
Kemudian UUV (Unmanned Underwater Vehicle), yaitu robot berbentuk silinder yang dilepaskan dari fregat kelas Mogami untuk memindai dasar laut secara mandiri tanpa harus membahayakan kapal induknya. (RNS)