Tok! Indonesia memutuskan menunda semua pembahasan mengenai BoP, langkah awal untuk cabut dari organisasi ini?
BPMI AIRSPACE REVIEW – Kementerian Luar Negeri RepubIik Indonesia (Kemlu RI) memutuskan untuk menunda semua pembahasan terkait Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) menyusul eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan, langkah tersebut diambil karena perhatian Indonesia saat ini adalah untuk memantau perkembangan dinamika konflik di Timur Tengah serta memastikan keselamatan WNI di sana.
“Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu beberapa hari yang lalu, segala pembahasan dengan BoP saat ini ditangguhkan atau, istilahnya, ‘on-hold’,” kata Yvonne dalam pernyataan kepada media di Jakarta, Jumat, dikutip Antara.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah RI terus berupaya memastikan perlindungan para WNI di wilayah terdampak konflik dan berfokus menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi eskalasi.
Terkait keberlanjutan keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian, Yvonne menegaskan bahwa setiap keputusan partisipasi di berbagai mekanisme internasional akan didasarkan pada kepentingan nasional, pertimbangan politik luar negeri bebas-aktif, serta perkembangan situasi di lapangan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut menghargai berbagai masukan dan kritik terkait usulan agar Indonesia menangguhkan atau bahkan mengakhiri keanggotaannya di Dewan Perdamaian.
“Pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan para tokoh ulama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3) malam.
Namun demikian, pemerintah menilai bahwa forum seperti Dewan Perdamaian masih menjadi sarana penting untuk mengupayakan perdamaian.
Posisi pemerintah saat ini adalah menjadikan badan tersebut sebagai bagian dari ikhtiar diplomasi Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian di Palestina, kata dia.
“Strategic Pause”?
Pengamat menilai dengan keputusan tersebut Indonesia tidak ingin terseret dalam polarisasi blok yang mungkin terjadi terkait konflik AS-Israel vs Iran.
Dengan menunda pembahasan mengenai BoP, Indonesia tampaknya sedang mengambil posisi tawar untuk melihat sejauh mana BoP bisa benar-benar efektif meredam konflik, sebelum benar-benar berkomitmen penuh.
Seperti diketahui, keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan BoP telah menimbulkan pro-kontra di dalam negeri.
Pemerintah tampaknya sedang melakukan “Strategic Pause”, yang maknanya tidak keluar sepenuhnya dari BoP agar pintu diplomasi tetap terbuka, namun tidak juga melaju kencang karena risikonya terlalu besar jika BoP ternyata tidak sejalan dengan kepentingan nasional atau penyelesaian masalah Palestina, khususnya perjuangan Indonesia agar Palestina merdeka.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui partisipasi aktif dalam BoP.
Komitmen tersebut disampaikan Presiden kepada para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh-tokoh agama Islam, serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 Februari 2026. (RNS)
