AIRSPACE REVIEW (airspace-review.com) – Keputusan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjual 50 jet tempur F-35, 18 drone MQ-9B, dan paket persenjataan senilai total 23,4 miliar dolar AS dikejar untuk dapat diselesaikan sebelum presiden baru Joe Biden dilantik pada 20 Januari 2021.
Proses yang terburu-buru ini, tulis Defense One, berpotensi menimbulkan persetujuan penjualan yang lemah.
Seperti diketahui, Departemen Luar Negeri baru saja secara formal memberi tahu Kongres AS untuk penjualan militer asing (FMS) ini pada Selasa, 10 November 2020.
Anggota Kongres hanya memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan keberatan. Namun menurut para ahli, kemungkinan untuk menghentikan kesepakatan ini sangat kecil.
William Hartung, Direktur Program Senjata dan Keamanan di Pusat Kebijakan Internasional mengatakan, anggota parlemen dapat menahan (penjualan) tersebut, tetapi kemungkinannya sangat kecil untuk mendapatkan dukungan.
Tahun lalu, anggota parlemen menahan 22 kesepakatan senjata ke UEA, Arab Saudi, dan Yordania, namun kemudian pemerintah mendorong kesepakatan dengan memberlakukan otorisasi darurat pada Mei 2019.
Paket penjualan F-35 dan sistem persenjataan lainnya kepada UEA disebut merupakan hadiah atas keputusan negeri itu untuk berdamai dengan Israel dalam kesepakatan yang diprakarsai AS.
Walau pemerintahan Trump telah menyetujui penjualan tersebut, kontrak untuk penjualan senjata ini memang belum diselesaikan.
UEA dapat menandatangani kontrak segera setelah 10 Desember ketika proses peninjauan oleh Kongres habis masanya. Berdasarkan pengalaman, Kongres jarang sekali memblokir kesepakatan senjata secara langsung. Namun yang terjadi adalah memperlambatnya.
Defense One menulis, jet serang elektronik EA-18G Growler termasuk dalam bagian dari paket persenjataan yang ditawarkan ke UEA, tetapi pesawat tempur itu tidak dimasukkan dalam pengumuman pada hari Selasa.
Roni Sontani