Kemhan Rusia Bagikan Video Penggunaan Drone Tempur kepada 40 Pengembang untuk Melatih AI

AIRSPACE REVIEW – Kementerian Pertahanan Rusia memberikan akses basis data rekaman video penggunaan drone tempur kepada lebih 40 pengembang di dalam negeri.

Langkah ini bertujuan untuk melatih model kecerdasan buatan (AI) militer yang nantinya diintegrasikan ke dalam sistem wahana tanpa awak (unmanned systems).

Database yang disediakan mencakup rekaman video hasil operasi drone First-Person View (FPV), multicopter, hingga drone bersayap tetap (fixed-wing).

Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Dmitry Shcherbinin, mengatakan saat ini lebih dari 40 organisasi yang berfokus pada pelatihan AI telah diberikan akses untuk terhubung ke platform tersebut.

Klasifikasi Terstandar dan Sistem Timbal Balik

Untuk menunjang efisiensi pengolahan data, spesialis dari Kementerian Pertahanan Rusia telah mengembangkan sistem klasifikasi terpadu yang terstandarisasi untuk pengenalan data machine learning.

Klasifikasi ini dirancang agar para pengembang dapat bekerja secara terstruktur sesuai standar yang sama.

Setelah proses pengolahan data dan pelatihan jaringan saraf (neural networks) selesai, para pengembang diwajibkan mengunggah kembali hasil kerja mereka ke platform tersebut untuk diverifikasi kelengkapan serta kesesuaian formatnya.

Perkembangan Regulasi AI Militer Global

Langkah pengembangan AI tempur ini berlangsung di tengah dinamika regulasi internasional terkait senjata otonom.

Media melaporkan, Amerika Serikat dan Rusia menghapus poin-poin penting dari draf dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai senjata otonom.

Info Lainnya: Mimpi buruk baru Kyiv: Drone Geran-2 Rusia kini bawa ‘anak’ untuk serangan jarak jauh

Ketentuan yang dihapus mencakup kewajiban bagi sistem senjata untuk beroperasi secara terprediksi (predictably) dan dapat diandalkan (reliably), serta mandat verifikasi manusia terhadap target yang diidentifikasi oleh AI sebelum serangan dilakukan.

Penyesuaian ini terjadi dalam pertemuan tertutup yang melibatkan masing-masing sekitar sepuluh ahli hukum dari delegasi AS dan Rusia. (RNS)