AIRSPACE REVIEW – Pemerintah Belanda mengumumkan bantuan baru untuk Ukraina sebesar 200 juta euro untuk pembelian drone ISR dan 150 juta euro untuk pembelian amunisi F-16. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Belanda Kajsa Ollongren usai pertemuan Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina (UDCG) baru-baru ini.
Belanda telah mengambil sikap proaktif dalam mendukung Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung, dengan menekankan komitmennya terhadap keamanan dan kerja sama internasional. Amunisi untuk jet F-16 tersebut diharapkan dapat dibeli langsung dari industri, sehingga memastikan dukungan tepat waktu untuk kebutuhan militer Ukraina.
Selain dukungan udara, pemerintah Belanda memperluas kontribusinya dengan memasukkan sistem udara tak berawak. Dengan investasi lebih dari 200 juta euro, Belanda berencana mengakuisisi dan menyumbangkan sejumlah besar drone ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance) ke Ukraina. Drone ini telah menunjukkan keefektifannya di medan perang, akan diperoleh melalui kerja sama dengan mitra lain dan Angkatan Bersenjata Ukraina.
Untuk lebih menunjukkan dukungannya, Belanda memenuhi komitmen sebelumnya dengan mengirimkan jet tempur F-16 ke Rumania. Jet-jet ini tidak hanya dimaksudkan untuk operasi pertahanan, tetapi juga berfungsi sebagai komponen penting dari pusat pelatihan bagi pilot Ukraina dan Rumania.
Inisiatif tersebut ditandai dengan pengiriman pesawat beserta suku cadang dan amunisi yang diperlukan.
Belanda, bekerja sama dengan Denmark dan Amerika Serikat, memimpin koalisi angkatan udara UDCG. Sebanyak 18 jet F-16 Belanda telah ditugaskan untuk tujuan pelatihan di Rumania, sementara 24 lainnya sedang dipersiapkan untuk dikirim ke Ukraina.
Persiapan ini merupakan upaya terkoordinasi antarmitra koalisi, yang menggambarkan front persatuan dalam memberikan bantuan militer kepada Ukraina.
Pentagon dilaporkan telah menetapkan garis merah mengenai penggunaan jet tempur F-16 Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina, dengan menyatakan bahwa jet tersebut hanya boleh digunakan di dalam wilayah kedaulatan Ukraina.
Sikap tersebut disampaikan oleh Patrick Ryder, Sekretaris Pers Pentagon dalam wawancara dengan RadioFreeEurope/RadioLiberty. (RNS)