Rusia Disebut Tuntut Finlandia Keluar dari NATO dan Tarik Pasukan dari Negara Baltik

AIRSPACE REVIEW – Rusia dilaporkan mengajukan serangkaian tuntutan berat terkait tatanan keamanan baru Eropa sebagai syarat untuk mengakhiri perang di Ukraina. Berdasarkan laporan media Jerman, Bild, syarat tersebut mencakup penarikan diri Finlandia dari aliansi pertahanan NATO serta larangan pendirian pangkalan militer NATO di kawasan Baltik.

Tuntutan tersebut disampaikan oleh perwakilan Rusia dalam pembicaraan informal mengenai penyelesaian konflik Ukraina yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam proposalnya, Moskow mendesak agar aliansi Atlantik Utara menolak keberadaan pangkalan militer di Estonia, Latvia, dan Lituania, sekaligus menuntut keanggotaan Finlandia di NATO dicabut.

Namun, pemerintah Rusia secara resmi membantah laporan tersebut. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan kepada awak media bahwa ia tidak mengetahui adanya usulan semacam itu dan menegaskan bahwa proposal tersebut tidak pernah diajukan maupun dibahas dalam perundingan.

Respons Keras Finlandia

Di sisi lain, pemerintah Finlandia tetap merespons keras isu tersebut dan menolak mentah-mentah segala bentuk usulan yang mengancam posisi pertahanannya. Menteri Pertahanan Finlandia, Antti Häkkänen, menegaskan bahwa keanggotaan negaranya di NATO bukanlah hal yang bisa dinegosiasikan. Ia menilai tuntutan pengurangan kehadiran NATO di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia merupakan ujian bagi keteguhan Amerika Serikat dan Eropa selama proses negosiasi berlangsung.

Menurutnya, Rusia berupaya memperluas tuntutannya melampaui konflik di Ukraina demi membentuk kembali arsitektur keamanan Eropa yang menguntungkan Moskow, serta memaksa negara-negara NATO di Eropa membatasi operasi mereka sendiri demi kepentingan Rusia. Häkkänen menyebut gagasan semacam itu sebagai hal yang keterlaluan dan menegaskan bahwa pihak Rusia seharusnya menyadari hal tersebut.

Finlandia resmi bergabung dengan NATO pada April 2023 setelah mengajukan permohonan keanggotaan tak lama usai Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022. Kala itu, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat mengomentari langkah Helsinki dengan menyatakan bahwa Moskow sebelumnya tidak memiliki masalah dengan Finlandia sebelum negara tersebut “diseret masuk ke NATO,” seraya memperingatkan bahwa masalah baru akan muncul akibat keputusan tersebut.

Hingga saat ini, Finlandia tercatat sebagai negara anggota NATO dengan garis perbatasan darat terpanjang dengan Rusia, yakni membentang sekitar 1.300 km.

Syarat Lainnya

Selain menyasar posisi NATO di Eropa Utara dan Timur, rencana Rusia yang dilaporkan Bild tersebut juga memuat sejumlah poin krusial yang menargetkan kedaulatan Ukraina. Rusia menuntut untuk tetap menguasai wilayah Ukraina yang saat ini telah diduduki serta mengambil alih kendali penuh atas seluruh kawasan Donbas.

Ukraina juga diwajibkan untuk menyandang status non-blok dan membatalkan niatnya bergabung dengan NATO. Tidak hanya itu, pelabuhan Odesa dan Mykolaiv juga dituntut untuk didemiliterisasi sepenuhnya agar tidak lagi dapat difungsikan sebagai pangkalan angkatan laut oleh militer Ukraina.

Rencana yang disusun Moskow ini ternyata turut menyasar negara tetangga Ukraina, yakni Moldova. Rusia mengusulkan perubahan bentuk negara Moldova menjadi sebuah republik federal yang terdiri dari wilayah utama Moldova, daerah otonom Gagauzia, serta wilayah separatis Transnistria yang tidak diakui secara internasional. Dalam rancangan tersebut, apabila di kemudian hari Moldova memutuskan untuk bergabung dengan Uni Eropa, maka Transnistria dan Gagauzia harus diberikan hak untuk menggelar referendum kemerdekaan.

Laporan mengenai tuntutan Rusia ini mencuat di tengah rangkaian pertemuan diplomatik yang digelar di Abu Dhabi, termasuk pertemuan antara delegasi Ukraina dengan perwakilan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang berlangsung pada 10 November lalu. (PN)