Tidak Terlacak, GAO: Lebih dari 1 Juta Suku Cadang F-35 Masih Hilang
RoKAFAIRSPACE REVIEW – Kantor Program Bersama F-35 (JPO) kembali menjadi sorotan terkait lemahnya manajemen logistik jet tempur generasi kelima tersebut. Laporan terbaru dari Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS (GAO) yang dirilis pada 9 November 2026 mengungkapkan bahwa Pentagon masih berjuang melacak cadangan suku cadang F-35 global senilai puluhan miliar dolar, termasuk 85 juta USD (sekitar Rp1,53 triliun) suku cadang yang hilang selama bertahun-tahun.
Laporan lembaga pengawas kongres tersebut mencatat bahwa Pentagon tidak memiliki catatan lengkap untuk melacak sekitar 26 juta suku cadang F-35 di seluruh dunia yang diperkirakan bernilai 31 miliar USD (sekitar Rp560 triliun). Catatan yang ada saat ini dinilai sering tidak akurat, tidak lengkap, dan gagal mencerminkan perubahan secara waktu nyata.
Masalah Sistemik yang Berlarut
Temuan hilangnya suku cadang ini sebenarnya bukan hal baru. Laporan GAO pada Mei 2023 sebelumnya mengungkap bahwa lebih dari 1 juta suku cadang senilai 85 juta USD telah hilang selama kurun waktu lima tahun. Hingga Maret 2026, suku cadang tersebut dikonfirmasi belum berhasil ditemukan.
Pejabat JPO bahkan menyatakan kepada auditor GAO bahwa estimasi nilai 31 miliar USD untuk suku cadang global kemungkinan besar terlalu rendah (undercount), mengingat banyaknya komponen yang belum terdaftar atau hilang dari sistem pencatatan resmi.
Skema program F-35 mewajibkan seluruh penggunanya, termasuk Angkatan Udara, Angkatan Laut, Korps Marinir AS, serta negara-negara mitra internasional, untuk berbagi satu wadah pasokan (common pool) yang mencakup mesin, ban, peralatan pendukung, hingga baut dan sekrup.
Penyebab Utama Kesalahan Data
GAO menyoroti beberapa faktor utama yang menyebabkan kelalaian pencatatan ini. Salah satu kendala terbesar berakar dari tidak terintegrasinya sistem manajemen properti dari manufaktur utama seperti Lockheed Martin dan Pratt & Whitney secara real-time dengan sistem manajemen logistik pemerintah.
Kondisi ini memaksa JPO mengunggah data secara manual dari berbagai sumber eksternal, di mana salah satu sumbernya hanya diperbarui secara triwulanan sehingga menyebabkan keterlambatan informasi pergerakan suku cadang hingga lebih dari tiga bulan.
Selain masalah teknis sistem, efektivitas pengawasan juga terhambat karena Pejabat Pengelola Properti (Accountable Property Officers) tidak dibekali prosedur pemantauan laporan kehilangan maupun pelatihan yang memadai. Upaya inventarisasi fisik langsung pun terbukti tidak andal; meski JPO telah menghabiskan setidaknya 17 juta USD (sekitar Rp306,8 miliar) sejak tahun fiskal 2020 untuk audit fisik, hasilnya tetap tidak akurat karena komponen yang sedang dalam transit sering kali tidak terhitung serta lokasi komponen di tingkat sub-subcontractor tidak terlacak.
Masalah pencatatan suku cadang F-35 ini juga berdampak luas terhadap kegagalan Departemen Perang AS (Pentagon) dalam melampaui audit keuangan secara menyeluruh.
Respons JPO dan Insiden Keamanan
Menanggapi laporan GAO, juru bicara JPO menyatakan menyetujui seluruh rekomendasi dari GAO dan sedang mengambil langkah-langkah perbaikan.
“JPO secara aktif mengembangkan prosedur spesifik program dan pelatihan khusus untuk Pejabat Pengelola Properti (APO). Kami juga memodernisasi infrastruktur manajemen dengan membangun antarmuka data langsung secara real-time antara sistem pemerintah dan kontraktor utama untuk memastikan akuntabilitas secara lancar,” jelas juru bicara tersebut seperti dilaporkan Air & Space Forces Magazine.
Isu keamanan suku cadang F-35 sempat memicu kekhawatiran global pada awal tahun ini. Pada September lalu, sebuah paket berisi komponen sensitif yang dikirim dari Australia menuju AS untuk perbaikan dilaporkan teralihkan (diverted) ke Hong Kong dan hilang. Komponen tersebut dilaporkan mencakup canopy (penutup kokpit) yang memuat teknologi siluman (stealth) sensitif. (PN)
