Minta Anggaran Lebih: Tahun Depan Kemenhut Akan Sewa 12 Pesawat Pemadam Kebakaran

AIRSPACE REVIEW – Kementerian Kehutanan menyiapkan rencana untuk menyewa hingga 12 pesawat pemadam kebakaran untuk tahun 2027.

Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Komisi IV DPR RI pada Selasa (1/9) malam, dikutip Tirto.id.

Armada ini disiapkan dalam formasi seimbang, yang mencakup enam helikopter pemantau serta enam armada water bomber khusus untuk menangani wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla paling tinggi.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Raja Juli mengajukan usulan penambahan pagu anggaran 2027 sebesar Rp4,68 triliun.

Dikatakan bahwa kehadiran armada udara secara terintegrasi ini diproyeksikan mampu mendeteksi dini sekaligus mengeksekusi penanganan karhutla di lapangan secara efektif.

Pilih Opsi Sewa

Kemenhut sengaja memilih opsi menyewa ketimbang membeli pesawat baru karena dinilai jauh lebih hemat belanja modal awal, efisien tanpa terbebani biaya perawatan rutin yang tinggi, serta fleksibel disesuaikan dengan tingkat ancaman kebakaran setiap tahunnya.

Pemerintah memproyeksikan alokasi dana sewa mencapai Rp1,54 triliun per tahun. Angka ini dihitung berdasarkan skenario jam terbang 12 armada selama delapan bulan masa patroli normal dan empat bulan periode puncak rawan karhutla, dengan perkiraan total 856 jam terbang per unitnya.

Disebutkan bahwa langkah tersebut bukan tanpa alasan, mengingat dampak karhutla yang terus membayangi kesehatan masyarakat dan kelancaran mobilitas.

Baca Juga: Mengenal Pesawat Amfibi CL-415 EAF dan CL-515 untuk TNI AU

Selama periode Juli hingga Agustus saja, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 50 ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan kabut asap.

Di sektor transportasi, sebaran asap tebal kerap memicu jarak pandang terbatas hingga mengganggu jadwal penerbangan di sejumlah kawasan rawan, seperti yang sempat membuat beberapa aktivitas penerbangan di Palembang mengalami penundaan.

Solusi Taktis

Di sisi lain, opsi penanganan lewat pemadaman udara (water bombing) dan patroli intensif menjadi tumpuan utama ketika metode modifikasi cuaca menemui jalan buntu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kerap menghadapi kendala ketiadaan awan potensial yang membatasi efektivitas pembuatan hujan buatan di wilayah terdampak.

Kehadiran 12 armada udara yang disewa secara khusus ini diharapkan menjadi solusi taktis yang cepat tanggap untuk menerobos area-area sulit terjangkau sebelum titik api meluas dan memperparah krisis lingkungan.

Di balik bencana karhutla yang berlangsung setiap tahun, sejumlah kalangan mendesak penyelidikan atas dugaan pembakaran lahan hutan secara disengaja oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. (PN)