Sorotan Publik: Penggunaan Pesawat Kepresidenan Beregistrasi Asing di Tengah Ketersediaan Armada Nasional
Via XAIRSPACE REVIEW – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina pada Minggu, 15 November 2026. Seperti biasa, Presiden RI dalam kunjungan resminya ke luar negeri selalu menggunakan pesawat Kepresidenan RI dengan corak yang khas, pesawat berwarna putih dengan lis merah dan tulisan Republik Indonesia serta lambang negara, Garuda Pancasila.
Namun, ada yang beda dalam hal penggunaan pesawat kepresidendan kali ini. Prabowo terlihat menggunakan pesawat Airbus A320 dengan livery resmi Kepresidenan RI, tetapi registrasi pesawatnya bukan registrasi Indonesia (PK) atau registrasi pesawat TNI AU (A), melainkan registrasi asing T7–ESJ asal San Marino (negara di Eropa Selatan) dengan operator Aegle Aviation.
Penggunaan pesawat tersebut tak ayal memicu tanda tanya di kalangan pengamat penerbangan maupun komunitas aviasi. Pengamat penerbangan Alvin Lie, di akun X-nya, adalah salah seorang yang mempertanyakan hal ini. Ia mempertanyakan urgensi di balik penyewaan atau penggunaan armada berbendera negara lain untuk mobilitas kepala negara.
Padahal, tulisnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki deretan armada VVIP resmi berstandar tinggi yang mengibarkan registrasi dalam negeri. Sekretariat Negara Republik Indonesia selama ini telah mengoperasikan Boeing 737-8U3 atau Boeing Business Jet 2 (BBJ2) dengan nomor registrasi A-001 sebagai pesawat kepresidenan utama, yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara.
Kedaulatan Transportasi VVIP
Selain pesawat utama tersebut, pemerintah juga didukung oleh unit Boeing 737–73Q (BBJ) beregistrasi nasional PK–GRD yang turut difungsikan sebagai pesawat kepresidenan. Kedua armada berbadan sempit ini secara operasional sudah sangat mumpuni untuk menunjang kunjungan kerja presiden di dalam negeri maupun kawasan regional.
Tidak berhenti di situ, untuk kebutuhan penerbangan jarak jauh lintas benua, pemerintah juga memiliki opsi pesawat berbadan lebar Boeing 777–300ER milik maskapai nasional Garuda Indonesia. Pesawat dengan registrasi PK–GIF dan PK–GIG tersebut bahkan telah dibalut dengan livery resmi kepresidenan untuk menjaga marwah dan representasi negara di kancah internasional.
Dengan kesiapan dan kelengkapan armada nasional yang sudah ada, kata Alvin, tidak ditemukan alasan mendasar yang mengharuskan Presiden RI terbang menggunakan pesawat beregistrasi asing. Kondisi ini pun mendorong perlunya penjelasan terbuka kepada publik guna menjaga kebanggaan simbol negara serta kedaulatan transportasi VVIP Indonesia.
Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai alasan penggunaan pesawat kepresidenan sewaan asing tersebut. (PN)
