Lanudal Tanjungpinang menjadi markas drone Anka TNI AL: Posisinya strategis

AIRSPACE REVIEW – Komitmen TNI Angkatan Laut dalam memperkuat sistem pengawasan maritim melalui teknologi nirawak terus menunjukkan kemajuan signifikan.

Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Tanjungpinang di Kepulauan Riau, pada Kamis (7/5/2026), menerima kunjungan Tim Survey dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI guna meninjau rencana pembangunan hanggar khusus bagi Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV) jenis Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) Anka yang dibeli dari Turkiye.

Kunjungan yang dipimpin oleh Kolonel Kal M. Zainul Arif selaku Ketua Tim Survey disambut oleh Komandan Lanudal Tanjungpinang, Kolonel Laut (P) Tatang Yanuar Ristanto beserta jajaran Perwira Staf Lanudal Tanjungpinang dan Wing Udara 1, seperti diberitakan Puspenerbal melalui akun media sosialnya.

Survei ini merupakan bagian dari tahapan krusial dalam perencanaan infrastruktur militer. Hanggar yang akan dibangun direncanakan menjadi fasilitas utama pendukung operasional drone Anka di bawah kendali Wing Udara 1.

Analis menilai, pemilihan Lanudal Tanjungpinang sebagai lokasi penempatan drone ini sangat strategis, mengingat posisinya yang berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional dan wilayah perbatasan yang memerlukan pengawasan udara terus-menerus.

Drone Anka dikembangkan oleh Turkish Aerospace (TA). Drone ini mampu terbang selama lebih dari 30 jam dengan ketinggian operasional hingga 30.000 kaki.

Varian yang akan dioperasikan oleh TNI AL dibekali dengan berbagai sensor canggih, termasuk Synthetic Aperture Radar (SAR) yang memungkinkan pengawasan tetap tajam meskipun dalam kondisi cuaca buruk atau tertutup awan.

Drone juga dilengkapi perangkat Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) yang dapat memberikan data visual real-time untuk kebutuhan intelijen.

Sebagai UCAV, drone Anka juga dapat dipersenjatai dengan amunisi presisi untuk misi penindakan jika diperlukan.

Pembangunan hanggar di Tanjungpinang tidak hanya mencakup ruang penyimpanan pesawat, tetapi juga direncanakan terintegrasi dengan fasilitas pemeliharaan (maintenance) dan Ground Control Station (GCS).

Dengan adanya infrastruktur ini, kesiapan operasional drone dapat terjaga secara maksimal guna mendukung tugas pokok TNI AL dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia, khususnya di kawasan Selat Malaka dan Laut Natuna. (PN)