AIRSPACE REVIEW – Di tengah kegembiraan di mana prototipe jet tempur KF-21 Boramae yang dikembangkan bersama oleh Korea Selatan dan Indonesia berhasil melaksanakan uji coba pengisian bahan bakar di udara, Seoul mengultimatum Jakarta untuk dapat melunasi tunggakan biaya pengembangan KF-21 hingga tahun 2026.
Dalam negosiasi yang masih berlangsung, dikabarkan bahwa Jakarta mengajukan usulan pembayaran utang pengembangan Boramae ini hingga tahun 2034 atau mundur delapan tahun.
Seorang pejabat di Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA), seperti diberitakan world.kbs.co.kr, mengatakan bahwa tidak ada perubahan dari pemerintah Korea Selatan, yang mengharuskan Indonesia melakukan pembayaran sesuai batas waktu yang disepakati yaitu pada tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan pejabat tersebut sebagai tanggapan atas penyelidikan Yonhap News mengenai laporan lokal bahwa Indonesia meminta Seoul untuk memperpanjang tenggat waktu.
Indonesia setuju untuk melakukan pembayaran 1,6 triliun won, atau sekitar 20 persen dari proyek tersebut hingga tahun 2026, dengan syarat 48 pesawat diproduksi di Indonesia.
Seperti diketahui, prototipe KF-21 Boramae diproduksi oleh Korea Aerospace Industries di Sacheon, Provinsi Gyeongsang Selatan. Sebanyak enam prototipe telah diproduksi untuk menjalani seluruh rangkaian pengujian. Dijadwalkan, produksi massal jet tempur KF-21 akan dimulai pada tahun ini.
Sementara Indonesia, sebagai negara mitra KF-21, memiliki industri pesawat yakni PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung Jawa Barat. PTDI terlibat dalam proyek ini dan telah mengirimkan sejumlah insinyurnya ke KAI untuk proyek KF-21.
Menurut laporan tersebut, dengan syarat 48 pesawat diproduksi di Indonesia, Indonesia setuju untuk membayar sekitar 20 persen biaya proyek pada tahun 2026, dengan total 1,6 triliun won (1,2 juta dolar AS). Sisa tunggakan pembayaran Indonesia sendiri saat ini masih tersisa 1 triliun won (Rp11,7 triliun).
DAPA berencana melanjutkan negosiasi dengan Indonesia terkait pembayaran biaya pengembangan KF-21 ini. (RNS)
Mungkin sebagian dulu di ekspor dulu ke Indonesia
Cuma 14 T mah keciiiill ,, bansos aja hampir 500T habis ????????
Masalahnya pemerintah ga enak..nerasa di kibulin sama korsel…padahal biasanya pemerintah yg ngibulin rakyat
Lu yg ngibulin rakyat.
Dgn tuduhan ngawurmu.
Dari omonganmu sdh bisa dibaca isi otakmu dan siapa/dari klmpok mn kmu.
11 ribu trilyun janji kampanye th 2019 sdh ada bang
Kalau tidak bisa buat di indonesia buat apa di lunasi.harus nya setelah sukses pengujian.indonesia sebagai mitra juga ikut produksi di indonesia.jangan mau di kibuli korsel
Korea pinter ,pinter ngibul , nggak mau kasih teknik perakitannya,makanya ditunda pembayarannya
jgan mau ditipu korsel,,kerja sama tukar teknologi malah dipersulit
Mau aja dikibulin korsel, cuma dapat pasang stiker merah putih! Ahli kita disana ikut partisipasi katanya mencuri teknologi, padahal korsel ditekan as, karena belum ada izin untuk berbagi teknologi jet tempur f22. Contekannya. Mana mungkin membangun di ptdi. Wkwkwkwk.
Pikir sy Indonesia yg komitmennya jelek, ternyata korsel yg ngibul ya..
Politik
Dari awal kerja sama juga udah bermasalah… Ingat, korsel itu antek NATO dan sekutu AS paling Romantis di asia.. Dulu segerombolan polisi pun pernah menjebol kamar hotel menteri pertahanan kita waktu di korsel. Hampir memicu perang saat itu!! Sekarang, semua insiyur kita pun di tahan dan di periksa karena di anggap kita mencuri teknologi.. Woiii ini kita ToT (transfer of teknologi) , bukan bantuin lo ngerakit.. Hbs itu lu buang. Dah benar itu pemerintah, jangan mau di kibulin
Terlalu banyak drama korsel jadi gtu. Betul setuju boleh lunas asal buat di PTDI gaspoll….