Anggota Parlemen AS akan gagalkan penjualan F-35 ke UEA

AIRSPACE REVIEW (airspace-review.com) – Sejumlah anggota bipartisan Parlemen AS akan berupaya menggagalkan penjualan F-35 oleh pemerintahan Presiden Donald Trump ke Uni Emirat Arab (UEA).

Penjualan 50 F-35, 18 drone MQ-9B, dan ratusan paket amunisi dengan total nilai mencapai 23 miliar dolar AS itu dapat digagalkan dengan undang-undang baru yang telah diperkenalkan.

Serangkaian resolusi pun telah diumumkan setelah para anggota parlemen mengatakan gagal mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pejabat Departemen Luar Negeri AS atas rencana penjualan sistem persenjataan strategis ke UEA tersebut.

Ditegaskan, kesibukan pemerintah untuk menyelesaikan penjualan secara terburu-buru dapat mengabaikan risiko teknologi militer sensitif AS dari hubungan UEA dengan Rusia dan China.

Selain itu, penjualan ini juga berpotensi mengganggu keunggulan kualitatif militer Israel di Timur Tengah.

Seperti diberitakan Defense News, Senator Bob Menendez, D-N.J, Rand Paul, R-Ky., Dan Chris Murphy, D-Conn., telah mengajukan empat resolusi bersama untuk menolak penjualan itu.

Seminggu yang lalu, Departemen Luar Negeri AS telah mengeluarkan perizinan untuk penjualan pesawat, drone, dan paket amunisi terbesar AS kepada satu negara ini. Pengumuman pun telah diterbitkan oleh Badan Kerha Sama Keamanan Pertahanan (DSCA) Departemen Pertahanan AS.

Meski demikian, Departemen Luar Negeri AS masih harus menunggu pengesahan dari Kongres AS.

Parlemen khawatir penjualan F-35 ke UEA berdampak pada kepentingan nasional AS

Para anggota parlemen mengemukakan, ada sejumlah kekhawatiran yang luar biasa mengenai penjualan sistem persenjataan yang akan berdampak pada kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat dan Israel.

Tindakan pencegahan ini juga, lanjut mereka, adalah untuk mencegah perlombaan senjata baru di Timur Tengah.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengumumkan paket penjualan sistem persenjataan AS ke UEA menyusul penandatanganan perjanjian perdamaian antara Israel dan UEA yang digagas oleh AS.

Baca Juga: USAF geser satu skadron F-35A dari Hill AFB ke Al Dhafra UEA, ada apa?

Ia mengisyaratkan, pemerintah AS berniat untuk menyelesaikan kesepakatan dengan UEA sebelum Trump keluar dari kantor.

Tetapi anggota parlemen dari kedua belah pihak telah memperkenalkan undang-undang baru yang bertujuan meminta Departemen Luar Negeri untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan sulit terkait penjualan itu dan konsekuensinya pada keamanan nasional.

UEA membutuhkan F-35 untuk menghadapi ancaman dari Iran

Pompeo, dalam pengumumannya mengatakan dapat memahami kebutuhan UEA memiliki F-35 untuk mempertahankan diri dari Iran. Ia juga memastikan bahwa keunggulan militer kualitatif Israel tidak akan terganggu.

Baca Juga: Rusia – UEA Bicara Pengadaan Su-35 dan Pengembangan Jet Tempur Ringan Generasi Kelima

Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata tahun 1976 memberikan prosedur khusus di mana para pembuat undang-undang dapat memperkenalkan resolusi bersama atas penolakan terhadap penjualan senjata yang diusulkan.

Roni Sontani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *