Bulgaria Resmi Hentikan Pasokan Senjata dan Pendanaan Militer untuk Ukraina

AIRSPACE REVIEW – Pemerintah Bulgaria resmi menghentikan pengiriman senjata dari gudang persediaan militernya serta menghentikan pendanaan bantuan militer untuk Ukraina. Meski demikian, Sofia menegaskan tidak akan menghalangi negara-negara anggota Uni Eropa lainnya yang tetap ingin memberikan bantuan kepada Kyiv.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Bulgaria, Rumen Radev, kepada media di Dublin, seperti diberitakan Debati pada Sabtu (14/11/2026).

Dalam keterangannya, Radev menegaskan bahwa negaranya mendukung penuh segala upaya menuju perdamaian. Namun, ia secara pribadi menolak pendekatan perdamaian melalui kekuatan militer (peace through strength). Menurutnya, langkah tersebut justru memicu peningkatan korban jiwa, kehancuran, serta eskalasi konflik yang berisiko mengancam stabilitas dunia.

Radev juga menyoroti posisi Bulgaria sebagai negara anggota Uni Eropa dengan komunitas bersejarah terbesar di Ukraina. Ia menyampaikan kekhawatirannya atas warga keturunan Bulgaria yang terus menjadi korban jiwa dalam perang tersebut.

“Tugas pemerintah adalah membantu memastikan agar saudara-saudara sebangsa kami dapat segera hidup damai. Sebelum itu tercapai, mereka harus memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, listrik, dan pemanas. Investasi pada peralatan militer tidak akan menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

“Kami tidak lagi mengirimkan senjata dan amunisi dari gudang Angkatan Darat Bulgaria,” tandas dia.

Kendala Anggaran

Selain faktor kemanusiaan, keputusan penghentian bantuan militer ini juga didorong oleh kondisi finansial dalam negeri. Radev menjelaskan bahwa Bulgaria tengah menghadapi prosedur defisit anggaran yang berlebihan (excessive budget deficit procedure) serta masalah cadangan keuangan, sehingga tidak memungkinkan untuk menyalurkan bantuan dana militer saat ini.

Sebagai gantinya, Bulgaria menyatakan kesiapannya untuk membahas mekanisme penyaluran dana yang difokuskan pada bantuan kemanusiaan, pasokan listrik, dan bantuan medis, alih-alih untuk pembelian persenjataan.

Radev juga mengkritik pemerintahan sebelumnya yang dinilai telah membebani negara dengan defisit anggaran besar akibat komitmen finansial untuk Ukraina.

Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Langkah penghentian bantuan militer ini menandai perubahan arah kebijakan luar negeri Bulgaria sejak pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Rumen Radev mulai menjabat pada awal Juni 2026. Selain menyetop pasokan senjata, Radev juga mengumumkan bahwa Bulgaria mundur dari format Coalition of the Willing karena lebih mengedepankan penyelesaian diplomatik.

Sebelumnya, pada akhir Oktober lalu, Sofia telah menolak mendanai pengiriman senjata mematikan (lethal weapons) baru ke Ukraina melalui Fasilitas Perdamaian Eropa (EPF) dan hanya bersedia mendanai bantuan non-mematikan.

Sikap tegas pemerintah Bulgaria ini semakin menguat pasca-pemilihan presiden putaran kedua pada 1 November 2026. Dalam pemilihan tersebut, Presiden petahana Iliana Yotova, yang juga menyuarakan dialog dengan Rusia dan menentang bantuan militer ke Ukraina, kembali terpilih untuk memimpin negara tersebut. (PN)