Saudi larang AS gunakan pangkalan militer, Project Freedom di Selat Hormuz Terhambat
USAF AIRSPACE REVIEW – Hubungan keamanan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi menghadapi ketegangan serius setelah Riyadh dilaporkan melarang penggunaan pangkalan militer dan wilayah udaranya untuk operasi militer AS di Selat Hormuz.
Keputusan ini memaksa Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan sementara Project Freedom (Proyek Kebebasan), sebuah misi pengawalan kapal komersial berskala besar yang bertujuan menembus blokade Iran di jalur pelayaran vital tersebut.
Menurut laporan dari berbagai sumber diplomatik dan militer, Pemerintah Arab Saudi memberikan notifikasi kepada Washington bahwa pesawat militer AS tidak diizinkan lepas landas dari Pangkalan Udara Prince Sultan maupun menggunakan ruang udara Saudi untuk mendukung Project Freedom.
Langkah ini mengejutkan Gedung Putih, mengingat operasi tersebut baru berjalan sekitar 36 jam.
Presiden Trump dilaporkan sempat melakukan pembicaraan telepon langsung dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) untuk melobi agar pembatasan tersebut dicabut, namun upaya tersebut awalnya menemui jalan buntu.
Sumber-sumber di Arab Saudi menyebutkan beberapa alasan utama di balik langkah berani negaranya.
Disebutkan bahwa keputusan Riyadh didasari pertimbangan mengenai kekhawatiran eskalasi. Arab Saudi menilai Project Freedom tidak memiliki aturan keterlibatan (Rules of Engagement/ROE) yang jelas dan dapat memicu konfrontasi laut terbuka yang berisiko antara AS dan Iran di halaman belakang mereka.
Arab Saudi lebih memilih jalur mediasi melalui pihak ketiga, seperti Pakistan, untuk meredakan ketegangan dengan Teheran guna menghindari perang regional yang merusak.
Pertimbangan lainnya adalah menyangkut kedaulatan dan keamanan. Riyadh menegaskan posisi mereka untuk tidak mengizinkan wilayahnya digunakan sebagai batu loncatan untuk menyerang Iran, demi menjaga stabilitas dalam negeri dan menghindari serangan balasan dari kelompok pro-Iran di kawasan, seperti Houthi di Yaman.
Meskipun sempat terjadi keretakan diplomatik, laporan terbaru dari The Wall Street Journal menyebutkan bahwa Arab Saudi dan Kuwait kini mulai melonggarkan beberapa pembatasan terhadap akses militer AS.
Pelonggaran ini terjadi setelah adanya diskusi intensif mengenai parameter operasi.
Pentagon dikabarkan sedang bersiap untuk melanjutkan Project Freedom dalam waktu dekat, di mana kapal-kapal dagang akan diarahkan melalui koridor sempit yang telah dibersihkan dari ranjau bawah laut di bawah perlindungan kapal perang dan pesawat tempur AS.
Ketidakpastian di Selat Hormuz, yang merupakan jalur bagi seperlima konsumsi minyak dunia, terus membayangi pasar energi global.
Saat ini, dilaporkan sekitar 1.600 kapal masih tertahan di sekitar selat tersebut menunggu kepastian keamanan transit.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Gedung Putih menyatakan bahwa jeda Project Freedom dimanfaatkan untuk memberi ruang bagi diplomasi, menyusul proposal 14 poin yang diajukan AS kepada Iran untuk mengakhiri perselisihan di kawasan tersebut. (RNS)
