AS jatuhkan sanksi pada perusahaan China terkait penjualan citra satelit ke Iran
AIRSPACE REVIEW – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat resmi menjatuhkan sanksi kepada sejumlah operator sistem satelit asal China. Langkah ini diambil setelah perusahaan-perusahaan tersebut terbukti menjual citra satelit kepada Iran yang diduga digunakan untuk memantau aktivitas militer AS dan sekutunya.
Berdasarkan laporan dari situs resmi Departemen Luar Negeri AS, salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar sanksi adalah Meentropy Technology (Hangzhou) Co. Ltd (MizarVision).
Perusahaan yang bergerak di bidang intelijen geospasial ini dituduh mempublikasikan citra dari sumber terbuka yang merinci aktivitas militer AS selama operasi Epic Fury dan The Earth Eye (TEE).
Selain itu, mereka juga terbukti menjual data citra satelit tersebut secara langsung kepada pihak Iran.
Perusahaan lain yang terkena dampak adalah Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd. (Chang Guang).
Perusahaan ini dituduh mengumpulkan citra satelit dari fasilitas militer milik AS dan sekutunya untuk memenuhi permintaan Iran.
Tak hanya itu, Chang Guang juga dilaporkan pernah memberikan data serupa kepada kelompok Houthi di Yaman.
Langkah tegas Washington ini merupakan bagian dari upaya keamanan nasional untuk membatasi akses aktor-aktor yang dianggap “bermusuhan” terhadap intelijen taktis.
Sanksi yang dijatuhkan AS pada 8 Mei 2026 ini menyusul kebijakan sebelumnya yang diambil oleh penyedia data satelit global lainnya.
Sejak awal April, perusahaan seperti Planet Labs telah menangguhkan penjualan citra satelit di wilayah Iran dan Timur Tengah secara umum atas permintaan pemerintah AS demi alasan keamanan.
Awalnya, pembatasan hanya berupa penundaan (delay) selama 14 hari sebelum gambar dimasukkan ke dalam arsip.
Namun, per Maret 2026, aturan diperketat menjadi model “distribusi terkendali” untuk memastikan konten yang dipublikasikan tidak mengancam keselamatan personel militer di lapangan.
Kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara transparansi informasi dan keamanan operasional, terutama di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Meskipun AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan China, jadwal kunjungan Presiden Trump ke Beijing tetap dilaksanakan.
Berdasarkan informasi terbaru, Trump dijadwalkan tiba di Beijing pada tanggal 13-15 Mei 2026.
Banyak analis menilai bahwa pemberian sanksi tepat sebelum pertemuan puncak (summit) adalah langkah sengaja untuk memperkuat posisi tawar (bargaining power) Washington.
Dengan menjatuhkan sanksi terlebih dahulu, Trump datang ke Beijing membawa isu Iran sebagai salah satu agenda utama yang “non-negotiable” (tidak bisa dinegosiasikan).
Pemerintah China melalui Kedutaan Besarnya di Washington telah menyatakan keberatan dan menganggap sanksi sepihak ini tidak memiliki dasar hukum internasional.
Namun, Beijing tetap mengonfirmasi kesiapan menerima kunjungan tersebut, menunjukkan bahwa kedua pihak masih melihat nilai penting dalam dialog langsung, terutama terkait isu perdagangan dan stabilitas kawasan.
Selain masalah sanksi dan Iran, kunjungan ini juga akan membahas pembelian produk pertanian AS oleh China, kerja sama teknologi (AI), serta kelanjutan gencatan senjata perang dagang terkait ekspor mineral tanah jarang (rare earth). (RF)
