AIRSPACE REVIEW – Presiden AS Donald Trump mengancam akan melakukan tindakan militer jika ada pihak-pihak yang berani mengganggu pangkalan strategis Amerika Serikat di Diego Garcia atau yang menyebabkan kehadiran militer AS di sana tidak aman.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump melalui akun media sosialnya di Trutch Social baru-baru ini.
Trump menegaskan, Diego Garcia memainkan peran yang tak tergantikan dalam operasi strategis penerbangan dan angkatan bersenjata Amerika Serikat.
Pangkalan tersebut berfungsi sebagai pijakan penting untuk misi di Timur Tengah, Asia Selatan, dan wilayah-wilayah sensitif geopolitik lainnya.
Presiden AS menekankan bahwa lokasi atol yang terpencil, dikombinasikan dengan infrastruktur yang dibangun selama beberapa dekade, menjamin tingkat kebebasan bertindak yang tinggi, perlindungan alam, dan kemampuan respons cepat dalam skenario krisis.
Sebelumnya pada 2025, Inggris dan Mauritius melakukan kesepakatan yang mengatur pengalihan kedaulatan atas Kepulauan Chagos kepada Pemerintah Mauritius.
Namun, menurut perjanjian tersebut, London akan tetap mempertahankan hak sewa pangkalan Diego Garcia selama 99 tahun kepada Amerika Serikat, guna memastikan keberlanjutan operasi militer Inggris dan AS di sana.
Dalam pesannya, Trump menyatakan bahwa jika perjanjian sewa tersebut gagal di masa mendatang atau jika ada pihak yang mencoba membahayakan pasukan dan operasi AS di pulau itu, ia berhak untuk secara militer menjamin keamanan pangkalan tersebut dan memperkuat kehadiran Amerika di Diego Garcia.
Dari sudut pandang militer, Diego Garcia memiliki salah satu landasan pacu terpenting dalam jaringan pangkalan AS global.
Pangkalan dengan landasan 3.600 m ini dapat menerima pesawat pembom strategis jarak jauh seperti B-52 Stratofortress dan pesawat-pesawat militer lainnya, termasuk pesawat angkut besar dan pesawat tanker untuk pengisian bahan bakar di udara.
Pangkalan militer AS di Diego Garcia juga memiliki infrastruktur angkatan laut dan logistik yang memungkinkannya untuk mendukung operasi jangka panjang, menjadikannya penghubung sentral dalam rantai dukungan bagi pasukan Amerika dan sekutu di Samudra Hindia dan sekitarnya.
Selama beberapa dekade terakhir, pesawat yang berbasis di atau dikerahkan ke Diego Garcia telah digunakan dalam misi tempur di Afghanistan dan Irak, serta dalam operasi pencegahan dan pengawasan selama masa ketegangan regional.
Dalam skenario persaingan strategis yang meningkat di Indo-Pasifik, pangkalan militer Diego Garcia menjadi semakin relevan, terutama untuk menangkal perluasan kehadiran Angkatan Laut China dan minat negara-negara besar dalam mengamankan akses aman ke jalur maritim yang penting.
Pada bulan Januari, Trump telah secara terbuka mengkritik keputusan Inggris untuk menyerahkan kendali kepulauan tersebut kepada Mauritius.
Ia menyatakan bahwa saingan strategis seperti China dan Rusia dapat menafsirkan langkah tersebut sebagai tanda kelemahan Barat.
Kronologis Kepemilikan dan Sewa Pangkalan Militer
Sebelum tahun 1965, Kepulauan Chagos (termasuk Diego Garcia di dalamnya) adalah bagian dari wilayah Mauritius yang saat itu masih dijajah oleh Inggris.
Pada tahun 1965, tiga tahun sebelum Mauritius merdeka dari penjajahan Inggris (Republik Mauritius merdeka pada 12 Maret 1968), Inggris memisahkan Kepulauan Chagos (termasuk Diego Garcia) dari wilayah Mauritius untuk membentuk wilayah baru yang disebut British Indian Ocean Territory (BIOT).
Inggris memisahkan Kepulauan Chagos dari Mauritius tersebut untuk kepentingan militer. Rakyat asli Chagos kemudian diusir paksa agar pulau itu kosong dan bisa digunakan sebagai pangkalan militer.
Sejak tahun 1966 hingga saat ini, Inggris kemudian “menyewakan” pulau terbesar, yaitu Diego Garcia, kepada Amerika Serikat untuk dijadikan pangkalan militer raksasa.
Dengan gembila dan penuh semangat, AS kemudian membangun pangkalan udara dan laut yang sangat kuat di sana karena lokasinya pas di tengah Samudra Hindia. Dari sini AS bisa menjangkau Asia maupun Timur Tengah dengan cepat.
Menyadari akan kepemilikan asli, setelah merdeka Mauritius menuntut agar Chagos dikembalikan. Mereka membawa kasus ini ke PBB.
Hasilnya, dunia internasional (PBB dan Mahkamah Internasional) menyatakan bahwa penguasaan Inggris atas Chagos itu ilegal. Inggris kemudian didesak untuk mengembalikan pulau-pulau tersebut.
Pada tahun 2024-2025, di bawah kemepimpinan Perdana Menteri Keir Starmer, akhirnya Inggris menyerah pada tekanan internasional.
Inggris pun membuat kesepakatan dengan Mauritius, di mana kedaulatan Chagos dikembalikan ke Mauritius. Namun demikian, Pangkalan militer Diego Garcia tetap dikelola oleh Inggris/AS selama minimal 99 tahun ke depan.
Dapat dikatakan secara De Jure Diego Garcia itu punya Mauritius, namun secara De Facto dikuasai oleh Inggris dan AS.
Nah, di sinilah Trump kemudian melakukan ancaman bagi siapa pun yang berniat mengganggu keberadaan militer AS di Diego Garcia atau bagi siapa pun yang berniat menyerang pasukan AS di sana.
Trump mengatakan Inggris terlalu lemah terhadap Mauritius. Trump tidak ingin Mauritius berubah pikiran dan atau bekerja sama dengan China di masa depan.
Trump tidak peduli dengan urusan surat-surat kedaulatan. Jika pangkalan tersebut sedikit saja terganggu, ia siap menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankannya.
Ya begitulah Trump, kekuasaan adalah dia. Dia adalah aturan hukum. Bener apa bener? (RNS)