AIRSPACE REVIEW – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan mengambil alih dan memiliki Gaza setelah merelokasi warga Palestina ke tempat lain. Hal ini berdasarkan rencana pembangunan kembali luar biasa yang diklaimnya dapat mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”.
Dalam pengumuman mengejutkan yang mengubah kebijakan AS selama beberapa dekade terhadap konflik Israel-Palestina tersebut, Trump pada hari Selasa mengatakan bahwa pemerintahannya akan memelopori pembangunan ekonomi di daerah kantong Gaza dan menyediakan lapangan kerja serta perumahan dalam jumlah tak terbatas bagi penduduk di daerah itu.
“AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kita juga akan mengerjakannya. Kita akan memilikinya,” kata Trump di Gedung Putih usai berunding dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti dilaporkan Aljazeera.
Trump menambahkan, pemerintahannya akan bertanggung jawab untuk membersihkan bangunan yang hancur dan membersihkan bom berbahaya yang belum meledak serta senjata lainnya.
Dalam sambutannya, Trump mengisyaratkan AS akan mengambil posisi kepemilikan jangka panjang atas daerah kantong tersebut.
“Ini bukan keputusan yang dibuat dengan mudah. Semua orang yang saya ajak bicara menyukai gagasan Amerika Serikat memiliki sebidang tanah itu, mengembangkan dan menciptakan ribuan pekerjaan dengan sesuatu yang akan luar biasa,” kata Trump.
Dengan memberikan sedikit rincian tentang bagaimana rencananya akan dilaksanakan, Trump menyatakan harapan bahwa warga Palestina yang mengungsi di Gaza akan pergi ke negara lain yang berkepentingan dengan hati yang manusiawi, meskipun ia mengisyaratkan warga Palestina juga akan terus tinggal di sana.
Presiden AS mengatakan Gaza dapat menjadi rumah bagi masyarakat dunia.
“Saya pikir Anda akan menjadikannya (Gaza) tempat internasional yang luar biasa. Saya pikir potensi di Jalur Gaza luar biasa. Dan saya pikir seluruh dunia, perwakilan dari seluruh dunia akan berada di sana dan mereka akan tinggal di sana. Orang Palestina juga, orang Palestina akan tinggal di sana,” jelas Trump. “Banyak orang akan tinggal di sana.”
Ketika ditanya apakah tentara AS dapat dikirim ke Gaza untuk menjaga keamanan, Trump mengatakan itu adalah suatu kemungkinan.
“Sejauh menyangkut Gaza, kami akan melakukan apa yang diperlukan. Jika diperlukan, kami akan melakukannya,” kata dia.
Atas pernyataan Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji Trump sebagai sahabat terbaik yang pernah dimiliki Israel. Ia menegaskan bahwa rencana presiden AS ini layak diperhatikan dan dapat mengubah sejarah.
“Dia (Trump) melihat masa depan yang berbeda untuk sebidang tanah yang telah menjadi fokus begitu banyak terorisme, begitu banyak serangan terhadap kami, begitu banyak cobaan dan begitu banyak kesengsaraan,” kata Netanyahu
Sementara itu, menanggapi pernyataan Trump, kelompok Palestina yang memerintah Gaza, Hamas, dengan cepat mengutuk dan menentang rencana Trumo.
Hamas menyebut rencana Trump sebagai siasat untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan baru di Jalur Gaza.
“Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana,” tandas kelompok tersebut dalam pernyataannya.
Ditegaskan bahwa yang dibutuhkan sesungguhnya adalah diakhirinya pendudukan dan agresi terhadap rakyat Gaza, bukan pengusiran mereka dari tanah mereka.
“Rakyat kami di Gaza telah menggagalkan rencana pemindahan dan deportasi di bawah pemboman selama lebih dari 15 bulan,” ujar pernyataan itu.
Pengumuman Trump secara luas juga dikecam oleh para pendukung Palestina.
Analis politik dan pendukung hak asasi manusia Omar Baddar mengatakan bahwa kebijakan AS sekarang secara resmi adalah penghancuran masyarakat Palestina, penyebaran warga Palestina ke negara-negara tetangga, dan AS akan datang untuk memiliki wilayah Palestina tanpa batas waktu.
“Saya tidak tahu di planet mana kita tinggal, di mana pernyataan-pernyataan itu keluar dari mulut Presiden Amerika Serikat,” ujarnya.
Abed Ayoub, Direktur Eksekutif di Komite Antidiskriminasi Amerika-Arab (ADC) menggambarkan usulan Trump sebagai hal yangmengerikan dan gila.
“Itu akan melanggar semua norma dan hukum internasional. Ini bukanlah sesuatu yang akan dibiarkan terjadi,” ujar Ayoub. (RNS)