AIRSPACE REVIEW (airspace-review.com) – Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pada 6 Desember lalu menggelar pertemuan dengan Boeing Indonesia di Kantor Kementerian Pertahanan RI di Jakarta Pusat.
Ketua Tim Pelaksanakan (Katimlak) KKIP, Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastanto memimpin pertemuan tersebut didampingi oleh Koorsahli KKIP Laksda TNI (Purn) Mulyadi, serta jajaran ketua bidang dan staf ahli KKIP.
Dari pihak Boeing Indonesia hadir pada rapat tersebut adalah Senior Manager Boeing Defense Mr. Ian Smith, jajaran manajerial Boeing Indonesia, dan perwakilan PT Auvia Gaya Perkasa.
Seperti diberitakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI di lamannya, pertemuan tersebut membahas skema ofset yang ditawarkan oleh Boeing dalam kerangka kerja sama pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (alpalhankam) Indonesia.
Smith menekankan kolaborasi dengan industri pertahanan lokal Indonesia sebagai prinsip dasar dari model ofset yang coba ditawarkan Boeing ke Indonesia.
Ia mengklaim bahwa model ini memenuhi ketentuan minimum persentase nilai ofset per kontrak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Berbagai masukan dan saran disampaikan oleh KKIP untuk memastikan bila ofset tersebut dapat terealisasikan, ada manfaat yang berkembang dan berkesinambungan bagi ekosistem industri di dalam negeri.
Menutup pertemuan, Katimlak KKIP mengharapkan kerja sama yang saling menguntungkan perlu dibina. Tidak hanya dengan Boeing, tetapi juga dengan seluruh mitra-mitra strategis yang dapat mengakselerasi peningkatan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri.
Kemhan tidak secara spesifik memberitakan jenis alpalhankam yang dibahas dan ditawarkan Boeing dalam pertemuan tersebut.
Namun seperti diketahui, Kementerian Pertahanan RI sedang berupaya salah satunya untuk mengakuisisi 24 jet tempur canggih F-15EX dari Boeing bagi TNI Angkatan Udara.
Sejumlah pertemuan penting sebelumnya telah dilakukan oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dengan pihak Boeing maupun dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd James Austin III terkait hal itu.
-RNS-