Filipina Akan Ajukan Protes Atas Aksi Militer Tiongkok di Laut China Selatan

ANGKASAREVIEW.COM – Pemerintah Filipina berencana mengajukan nota protes ke China soal aksi armada angkatan laut mereka di sebuah pulau di Laut Cina Selatan. Pernyataan ini disampaikan oleh seorang diplomat senior Filipina menanggapi program militerisasi jalur laut China.

Philippine Daily Inquirer mempublikasikan gambar pada hari Rabu yang memperlihatkan keberadaan dua pesawat angkut militer di sebuah landas pacu di Pulau Mischief. Pulau karang tersebut sebelumnya telah diklaim oleh Filipina lantaran letaknya yang berada dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Surat kabar itu mengatakan, foto-foto tersebut diambil pada bulan Januari 2018 lalu. Foto pesawat angkut itu disinyalir adalah pesawat angkut Xian-7 buatan China.

Baca juga:
Tiongkok Pamer Kekuatan di Laut China Selatan, AS Kirim USS Theodore Roosevelt
China Pamerkan Sekumpulan Pesawat Angkut Medium Y-9

Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano mengatakan kepada wartawan lokal, Filipina dapat meminta China untuk menjelaskan maksud aksinya di pulau Mischief itu.

“Mengajukan protes adalah salah satu tindakan diplomatik yang sedang dipertimbangkan. Kami menunggu konfirmasi dari departemen pertahanan,” kata Cayetano.

Filipina sendiri saat ini juga telah mengajukan klaim terhadap Kepulauan Spratly dengan cara meningkatkan pertahanan di wilayah sekitarnya.

China saat ini telah mengklaim hampir semua wilayah Laut China Selatan. Jalur perairan tersebut amat strategis karena tiap tahunnya menjadi jalur pengiriman barang yang bernilai sekitar 3 triliun dolar AS. Selain Filipina, Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga mengklaim sebagai pemilik yang sah dari kawasan tersebut.

Pihak militer Filipina menolak berkomentar dan kedutaan China di Manila tidak segera memberikan konfirmasi apapun soal aksi tersebut.

China dan negara-negara di Asia Tenggara memulai perundingan di Vietnam bulan lalu soal kode etik di Laut China Selatan.

Cayetano mengatakan bahwa mereka telah sepakat untuk memberikan sanksi terhadap seluruh pelanggar.

Namun, kode etik tersebut ditanggapi skeptis oleh banyak pihak. Beberapa ahli yakin China sebenarnya hanya mengulur waktu sambil menyelesaikan instalasi militernya di sekitaran Laut China Selatan. (IAN)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *