Borong senjata dari AS, Parlemen Taiwan setujui tambahan anggaran pertahanan Rp400 triliun
US Army AIRSPACE REVIEW – Parlemen Taiwan yang dikuasai partai oposisi resmi menyetujui anggaran pertahanan tambahan sebesar NT$780 (25 miliar USD) atau sekitar Rp400 triliun pada Jumat, 8 Mei 2026.
Keputusan ini diambil setelah perdebatan politik selama berbulan-bulan mengenai besaran dana yang dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan pulau tersebut dari ancaman militer China yang terus meningkat.
Meskipun jumlah ini tergolong besar, angka tersebut jauh di bawah proposal yang diajukan oleh pemerintahan Presiden Lai Ching-te.
Pemerintah sebelumnya mengusulkan anggaran sebesar NT$1,25 triliun (sekitar 40 miliar USD) untuk mendanai berbagai kebutuhan militer, termasuk pengembangan drone buatan dalam negeri dan sistem pertahanan udara canggih.
Fokus Akuisisi Senjata dari AS
Berbeda dengan usulan pemerintah yang mencakup investasi pada industri pertahanan lokal, versi anggaran yang disahkan oleh partai oposisi —Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP)— secara eksklusif dialokasikan untuk pembelian senjata dari Amerika Serikat.
Anggaran khusus ini akan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sebesar NT$300 miliar untuk paket senjata yang telah disetujui AS pada Desember 2025, mencakup sistem roket HIMARS, rudal antitank Javelin, rudal TOW 2B, dan howitzer M109A7 Paladin.
Kemudian anggaran sebesar NT$480 miliar untuk paket pembelian senjata di masa depan yang diharapkan akan segera diumumkan oleh Washington.
Pihak oposisi menyatakan bahwa pemotongan anggaran dilakukan karena usulan pemerintah dianggap kurang transparan dan berisiko memicu korupsi.
Ketua KMT, Cheng Li-wun, menegaskan keamanan nasional Taiwan harus tetap berpijak pada efisiensi anggaran dan fokus pada pengadaan sistem yang sudah teruji dari mitra utama mereka, Amerika Serikat.
Di sisi lain, juru bicara partai pemerintah (DPP) menyatakan kekecewaannya. Mereka menilai pemangkasan ini merupakan “diskon” terhadap sistem pertahanan komprehensif Taiwan.
Selain itu, pemotongan anggaran ini dapat mengirimkan sinyal yang salah kepada dunia mengenai komitmen Taiwan terhadap pertahanan diri secara mandiri, terutama dalam hal pengembangan teknologi lokal seperti drone dan sistem pertahanan udara “Taiwan Dome”.
Analis menyebut, langkah Parlemen Taiwan dipengaruhi oleh tekanan dari pejabat tinggi Amerika Serikat. Pekan sebelumnya, perwakilan AS di Taiwan mendesak parlemen untuk segera meloloskan anggaran pertahanan guna memastikan Taiwan memiliki kemampuan asimetris yang cukup untuk menangkal potensi invasi.
Persetujuan anggaran ini dipandang sebagai langkah penting di tengah transisi kepemimpinan di Amerika Serikat, di mana pemerintahan Donald Trump diperkirakan akan terus menekan sekutu-sekutunya di Asia untuk meningkatkan belanja pertahanan mereka sendiri. (RNS)
