AIRSPACE REVIEW – Kedutaan Besar Prancis di Moskow menegaskan bahwa Paris tidak memiliki rencana untuk mengerahkan senjata nuklir atau rudal strategisnya ke wilayah negara ketiga.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya dialog antara Prancis dengan sekutu Eropa mengenai sistem penangkalan nuklir.
Sebelumnya diberitakan, Badan Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) dan sejumlah pejabat Moskow menyebut Prancis berupaya memperluas peran nuklirnya di Eropa bersama Inggris.
“Berlawanan dengan pernyataan kantor pers SVR, Prancis tidak mempertimbangkan untuk mentransfer senjata nuklir ke negara mana pun,” ujar pihak Kedutaan Besar Prancis kepada Izvestia pada Kamis.
Ditegaskan bahwa meskipun ketegangan meningkat, Paris menekankan bahwa saluran komunikasi aman (hotline) antara otoritas Prancis dan Rusia tetap tersedia untuk mendiskusikan doktrin nuklir dan pengurangan risiko.
Saat ini Prancis adalah satu-satunya negara di Uni Eropa yang memiliki senjata nuklir.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa keputusan penggunaan senjata tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prancis, meski fungsinya melengkapi sistem keamanan NATO.
Meski tidak mengirim hulu ledak, doktrin baru Prancis memungkinkan penempatan sementara elemen angkatan udara strategis di wilayah sekutu secara teoretis, namun hingga kini belum ada rencana spesifik untuk pelaksanaannya.
Prancis terus memperdalam kerja sama militer dengan Polandia dan Jerman, terutama di sektor non-nuklir seperti pertahanan ruang angkasa, satelit militer, dan sistem pertahanan rudal.
Aktivitas diplomatik Prancis tersebut dipandang oleh para ahli sebagai upaya Paris untuk memanfaatkan status uniknya sebagai kekuatan nuklir Uni Eropa di tengah tuntutan Amerika Serikat agar Eropa lebih mandiri dalam pertahanan.
Prancis juga mulai mengintegrasikan industri militernya, seperti proyek pesawat tempur generasi baru (FCAS) bersama Jerman dan Spanyol.
Di sisi lain, Rusia terus mendesak agar kemampuan nuklir Prancis dan Inggris dimasukkan ke dalam kesepakatan pembatasan senjata strategis di masa depan, mengingat perjanjian START antara Rusia dan AS telah berakhir pada Februari 2026.
Namun, Paris tetap bersikukuh bahwa kekuatan nuklir mereka bersifat independen untuk perlindungan nasional. (AF)