AIRSPACE REVIEW – Amerika Serikat kini mengambil langkah ekstrem dengan memulai blokade angkatan laut terhadap seluruh lalu lintas maritim yang keluar-masuk dari pelabuhan Iran.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Washington berupaya memberikan tekanan ekonomi maksimum setelah perundingan damai untuk mengakhiri perang yang pecah sejak Februari lalu menemui jalan buntu.
Fokus utamanya adalah melumpuhkan sumber pendapatan terbesar Iran, yaitu ekspor minyak, serta merespons tindakan Teheran yang sebelumnya sempat menutup Selat Hormuz dan memungut biaya lintas yang sangat tinggi bagi kapal-kapal internasional.
Secara hukum, tindakan ini memiliki dasar yang spesifik namun kontroversial. Merujuk pada Buku Panduan Komandan Angkatan Laut AS tahun 2022, blokade didefinisikan sebagai operasi tempur untuk mencegah kapal atau pesawat dari negara mana pun —baik musuh maupun netral— untuk masuk atau keluar dari wilayah yang dikuasai musuh, tulis BBC dalam laporan terbarunya.
Meskipun Badan Maritim PBB (IMO) menegaskan bahwa tidak ada negara yang secara legal berhak memblokir selat internasional, pakar hukum internasional Donald Rothwell menjelaskan sudut pandang lain.
Menurutnya, karena AS kini berstatus sebagai “pihak yang berperang” (belligerent) dan bukan pihak netral, AS secara sah dapat memberlakukan blokade berdasarkan hukum perang laut.
Presiden Donald Trump menegaskan bahwa blokade ini bertujuan untuk memastikan Iran tidak lagi bisa mengambil untung dari perdagangan minyak dengan negara-negara sekutunya.
Dengan moto “semua atau tidak sama sekali” AS ingin memaksa Iran kembali ke meja perundingan dengan cara memutus napas ekonominya.
Namun, tindakan ini dianggap Iran sebagai bentuk “pembajakan” terang-terangan, yang memicu ancaman balasan terhadap pelabuhan-pelabuhan lain di kawasan Teluk, sehingga meningkatkan risiko pecahnya perang skala penuh di wilayah tersebut.
Disebutkan bahwa secara teknis, militer AS menjalankan blokade ini dengan taktik yang sangat terukur untuk menghindari risiko langsung.
Alih-alih menempatkan kapal perang tepat di bibir pantai Iran yang rawan terkena serangan drone dan rudal pesisir, AS memilih bersiaga di Teluk Oman dan Samudra Hindia.
Mengandalkan teknologi satelit dan intelijen komersial, Komando Pusat AS (Centcom) memantau setiap pergerakan kapal yang meninggalkan pelabuhan Iran.
Begitu kapal-kapal tersebut mencapai perairan terbuka, armada kapal perang, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln, akan mencegat dan memerintahkan mereka untuk berbalik arah.
Dampak dari strategi ini mulai dirasakan secara global, terutama melalui lonjakan harga energi di pasar internasional.
Karena Selat Hormuz merupakan urat nadi bagi seperlima pasokan minyak dunia, gangguan pada jalur ini memicu kekhawatiran akan terjadinya resesi ekonomi global.
Tiongkok, sebagai pembeli utama minyak Iran, mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah yang tidak bertanggung jawab.
Para analis menilai bahwa blokade ini memang dirancang untuk menarik perhatian sekutu-sekutu Iran agar ikut menekan Teheran guna mengakhiri ketegangan bersenjata yang berkepanjangan.
Di sisi lain, blokade ini juga membawa risiko kemanusiaan yang serius bagi warga sipil di Iran.
Meskipun AS mengeklaim akan tetap mengizinkan pengiriman makanan dan obat-obatan melalui proses inspeksi ketat, ketergantungan Iran terhadap impor gandum tetap menciptakan ancaman krisis pangan.
Sementara itu, negara-negara sekutu seperti Inggris telah menyatakan tidak akan terlibat langsung dalam operasi blokade ini, meski tetap menyiagakan kemampuan anti-ranjau di kawasan.
Ketidakpastian kini menyelimuti kawasan Teluk, menunggu apakah strategi “cekik balik” ini akan berhasil memaksa perdamaian atau justru memicu konflik yang jauh lebih besar. (RNS)