AIRSPACE REVIEW – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Senin bersumpah bahwa tidak akan ada tempat bagi tentara Turkiye atau Qatar di Gaza pasca-perang.
Ia menegaskan kembali keberatan Israel terhadap komposisi panel penasehat yang didukung AS untuk wilayah Palestina tersebut.
Sebagai bagian dari rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, Gedung Putih pekan lalu mengumumkan sebuah Dewan Perdamaian yang diketuai oleh Presiden Trump.
Dewan tersebut adalah sebuah komite teknokrat Palestina yang dimaksudkan untuk mengatur wilayah yang dilanda perang tersebut.
Dewan Eksekutif Gaza tampaknya dirancang untuk memiliki peran yang lebih bersifat penasihat.
“Di Jalur Gaza, kita berada di ambang fase kedua dari rencana Trump. Fase kedua berarti satu hal sederhana: Hamas akan dilucuti senjatanya dan Gaza akan didemiliterisasi,” ujar Netanyahu di parlemen.
“Tidak akan ada tentara Turki atau Qatar di Jalur Gaza,” tambahnya, yang tampaknya merujuk pada Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk wilayah tersebut.
Sejauh ini memang masih belum ditentukan kontingen mana yang akan membentuk pasukan tersebut. Pasukan ini akan bertugas menjaga keamanan di Gaza dan melatih pasukan polisi baru untuk menggantikan Hamas.
Minggu lalu, Trump telah menunjuk Mayor Jenderal AS Jasper Jeffers untuk memimpin ISF di Gaza.
“Kami memiliki perbedaan pendapat tertentu dengan teman-teman kami di Amerika Serikat mengenai komposisi dewan penasihat yang akan menyertai proses di Gaza,” tegas Netanyahu.
Kantor Netanyahu pada hari Sabtu menyatakan keberatan terhadap komposisi “Dewan Eksekutif Gaza” yang mencakup Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali Al-Thawadi, bersama dengan pejabat regional dan internasional lainnya.
“Perdana Menteri telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Israel untuk menghubungi Menteri Luar Negeri AS mengenai masalah ini,” bunyi pernyataan dari Kantor Netanyahu.
Dewan Perdamaian Palestina tidak menjelaskan alasan keberatan tersebut, tetapi Israel sebelumnya telah sangat keberatan dengan peran Turkiye di Gaza pascaperang.
Hubungan antara Israel dan Turkiye memburuk tajam sejak perang Israel-Hamas dimulai pada Oktober 2023.
Sementara dengan Qatar, meskipun berperan sebagai mediator utama dalam negosiasi sandera, Israel sering mengkritik hubungan Qatar dengan kepemimpinan politik Hamas yang berbasis di Doha. (RNS)