AIRSPACE REVIEW (airspace-review.com) – India dalam beberapa bulan terakhir telah melarang produsen drone militer dalam negeri untuk menggunakan komponen buatan China.
Hal itu didasari kekhawatiran mengenai kerentanan keamanan, menurut para pejabat pertahanan dan industri India, Reuters melaporkan pekan lalu.
Seperti diketahui, New Delhi saat ini sedang mengejar modernisasi militer dalam bidang drone, termasuk penggunaan quadcopter tak berawak yang mampu terbang lama serta platform otonom lainnya yang lebih besar.
Industri India yang baru lahir di bidang drone untuk memenuhi kebutuhan militer ini dikhawatirkan memiliki kerentanan akibat penggunaan komponen buatan luar negeri, khususnya dari China.
Bagaimanapun, kata para tokoh, komponen buatan China dapat ditawarkan dalam fungsi komunikasi, kamera, transmisi radio, dan perangkat lunak operasi drone.
Pendekatan India ini sejalan dengan pembatasan impor bertahap pada drone pengintai sejak 2020 dan diterapkan melalui tender militer.
Pada dua pertemuan di bulan Februari dan Maret untuk membahas tender drone, pejabat militer India mengatakan kepada calon penawar bahwa peralatan atau subkomponen dari negara yang berbagi perbatasan darat dengan India tidak akan dapat diterima karena alasan keamanan.
Satu dokumen tender mengatakan subsistem semacam itu memiliki celah keamanan yang membahayakan data militer penting. Maka dari itu vendor diminta untuk mengungkapkan dari negara mana asal komponen yang ditawarkan berasal.
Perdana Menteri India Narendra Modi berusaha membangun kemampuan drone India untuk menangkal ancaman dari luar, termasuk dari China di mana pasukannya bentrok dengan tentara India di sepanjang perbatasan yang disengketakan dalam beberapa tahun terakhir.
India telah menyisihkan 1,6 triliun rupee (19,77 miliar USD) untuk modernisasi militer pada 2023-2024, di mana 75% dicadangkan untuk industri dalam negeri.
Tetapi larangan suku cadang China telah menaikkan biaya pembuatan drone militer secara lokal dengan memaksa produsen untuk mencari komponen di tempat lain, kata pemerintah dan pakar industri.
-RNS-