AIRSPACE REVIEW (airspace-review.com) – Kementerian Perhubungan dan TNI Angkatan Udara melakukan koordinasi untuk membahas penyiapan bandara baru yang akan dibangun sebagai penunjang Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia di Kalimantan Timur.
Bandara baru akan dibangun untuk mengakomodir kepentingan penerbangan VVIP/VIP, dalam hal ini Presiden RI maupun tamu-tamu negara. Letaknya bandara berjarak maksimal 20 km dari pusat IKN.
Bandara baru tidak akan dibangun sepenuhnya untuk kepentingan militer. Tetapi juga tidak sepenuhnya untuk kepentingan penerbangan sipil. Akan tetapi, merupakan perpaduan di mana penerbangan-penerbangan militer dan sipil bisa dilaksanakan di bandara ini.
“Konsepnya yang cocok mungkin seperti Lanud Halim Perdanakusuma di mana di situ juga terdapat bandara untuk penerbangan sipilnya,” ujar Asisten Operasi (Asops) KSAU Marsda TNI Dr. Umar Sugeng Hariyono, S.IP, S.E, M.M., saat menerima Kepala Puslitbang Transportasi Udara Balitbang Perhubungan Kementerian Perhubungan Capt. Novyanto Widadi, S.AP, M.M.
Asops KSAU menerima Kapuslitbang Transportasi Udara di ruang kerjanya di Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (3/3). Turut hadir dalam pertemuan ini adalah Widyaiswara Ahli Utama Kementerian Perhubungan yang mantan Kabalitbang Perhubungan serta Dirjen Perhubungan Udara, Dr. Ir. Agus Santoso.
“Sebaiknya di bandara baru nanti dibangun dua landasan. Kalau kita mau mencontoh itu seperti Bandara Don Mueang di Bangkok, Thailand. Jadi ada landasan untuk militer dan ada landasan untuk sipil,” lanjut Asops KSAU. Gedung terminalnya juga terpisah untuk militer dan sipil.
Untuk Bandara Halim Perdanakusuma sendiri hingga saat ini merupakan Gerbang Negara RI yang letaknya paling dekat ke Istana Negara di Jakarta maupun ke Istana Presiden di Bogor.
Bandara Halim melayani penerbangan VVIP untuk Presiden RI dan tamu-tamu negara. Keberadaan bandara yang dekat dengan istana, merupakan syarat tersendiri dari sisi keselamatan dan keamanan Presiden RI.
Ditambahkan Asops KSAU, berdasarkan perencanaan TNI AU, di pangkalan baru akan dibangun skadron untuk pesawat angkut dan helikopter. Bisa dengan memindahkan Skadron Udara 17 dan Skadron Udara 45, atau membangun skadron baru.
Sementara untuk pesawat tempur hanya akan diakomodir dengan membangun shelter untuk flight, scramble, Pengamanan Ibu Kota, dan sebagainya. Tidak akan dibangun skadron tempur di pangkalan tersebut.
“Ini baru konsep, tentu TNI AU dan Kementerian Perhubungan harus duduk bersama untuk membicarakan masalah ini,” lanjutnya.
Ke depan juga TNI AU juga akan mengembangkan Lanud Iskandar di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di mana di situ TNI AU memiliki tanah lebih dari 3.000 hektar.
Di ibu kota baru, lanjut Asops KSAU, konsepnya seperti di Jakarta. Akan ada Mabes TNI, Mabes tiap angkatan, Markasa Komando Utara (Makotama), dan lainnya.
Untuk membahas masalah teknis secara lebih detail lagi, selanjutnya TNI AU akan mengundang pihak-pihak terkait untuk melaksanakan rapat teknis minggu depan.
Sejumlah instansi terkait rencananya akan diundang seperti Balitbang Perhubungan, Airnav Indonesia, Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Bandar Udara, Puslitbang Transportasi Udara, dan lainnya. Dari TNI AU sendiri akan hadir tim dari Srena, Sops, Disbangops, dan lainnya.
Di akhir pertemuan, Kapuslitbang Transportasi Udara mengucapkan terima kasih atas penerimaan dan kerja sama yang dibangun antara TNI AU dan Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini untuk mendukung pelaksanaan pembangunan bandara penunjang IKN baru di Kalimantan Timur sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Roni Sontani