AIRSPACE REVIEW – Pemerintah Malaysia dikabarkan mulai melirik KF-21 Boramae buatan Korea Aerospace Industries (KAI) di tengah proses akuisisi 33 jet tempur-serang F/A-18C/D Hornet bekas Angkatan Udara Kuwait yang terus berlarut-larut hingga saat ini sejak digagas tahun 2017 lalu.
Ketidakpastikan jadwal rilis dari Kuwait, yang masih menunggu pengiriman jet F/A-18E/F Super Hornet dari AS, membuat rencana tersebut tidak lagi efisien.
Selain itu, jet-jet tempur Hornet Kuwait memerlukan modifikasi perangkat lunak selama 15 bulan setelah pesawat diterima.
Hal ini akan berdampak pada sisa masa pakainya yang semakin sedikit, sebelum jadwal pensiun armada F/A-18D Hornet Malaysia pada tahun 2035.
Atas pertimbangan tersebut, Malaysia memandang KF-21 dari Korea sebagai opsi yang sangat logis, terkait beberapa hal.
Malaysia telah memesan dan akan segera mengoperasikan jet latih/serang ringan 12 FA-50M Fighting Eagle dari KAI.
Dengan telah mengakuisisi FA-50M dan kemudian mengakuisisi KF-21, hal ini akan semakin memudahkan integrasi logistik, pelatihan pilot, dan pemeliharaan karena kemiripan sistem dan berasal dari satu sumber, Korea.
Langkah yang sama sedang diupayakan Filipina yang telah memiliki 12 F/A-50PH dan saat ini berencana untuk mengakuisisi 12-24 KF-21 Boramae.
Akuisisi KF-21 akan sesuai dengan program MRCA (Multi-Role Combat Aircraft) Malaysia, di mana Angkatan Udara Malaysia (RMAF/TUDM) membutuhkan 36 jet tempur baru (dua skadron) untuk menggantikan armada Hornet pada 2035 dan armada Su-30MKM pada tahun 2040.
TUDM saat ini mengoperasikan sekitar tujuh unit F/A-18D Hornet dan 18 Su-30MKM. Kuala Lumpur telah memesan 18 FA-50M dari KAI dengan jadwal pengiriman dimulai tahun 2026 dan berakhir pada 2028.
Meski demikian, perlu mendapat sorotan bahwa dengan mempercepat program MRCA, artinya Malaysia harus mengalokasikan dana lebih awal dari rencana semula sesuai CAP55.
CAP55 (Capability Development 2055) adalah rencana induk (blueprint) transformasi jangka panjang RMAF yang diluncurkan pada tahun 2018 dengan tujuan untuk merombak struktur kekuatan udara Malaysia agar lebih efektif, modern, dan efisien dalam pengelolaan anggaran hingga tahun 2055.
Sorotan lainnya yang juga perlu dipertimbangkan adalah, bahwa KAI saat ini mengutamakan proses produksi 40 jet KF-21 Block I untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara Republik Korea (ROKAF) dengan jadwal pengiriman pada 2026-2028.
Proses produksi selanjutnya akan dilakukan oleh KAI untuk memproduksi 80 jet KF-21 Block II untuk ROKAF pada periode 2028-2032.
KAI juga berpotensi untuk memenuhi pesanan 16 jet KF-21 Block II dari Indonesia dan pesanan 12-24 KF-21 dari Filipina untuk periode yang sama, seperti telah disinggung tadi.
Dengan demikian, Malaysia kemungkinan besar baru akan mendapatkan jet KF-21, bila jadi memesannya, setelah pesanan tiga negara, yaitu Korea, Indonesia, dan Filipina terpenuhi, yaitu di tahun 2030-an
Atau, apakah dalam hal ini KAI sanggup meningkatkan kapabilitas produksinya secara simultan?
Proses akuisisi F/A-18 dari Kuwait yang tidak memiliki jadwal pasti, telah memaksa Malaysia untuk segera menentukan jet pengganti yang bisa diperoleh dengan lebih cepat.
Namun, dengan kapasitas produksi KAI yang baru mencapai maksimal 20 pesawat per tahun, kecil kemungkinan bagi Malaysia untuk bisa mendapatkan KF-21 sebelum tahun 2030, kecuali bila Indonesia dan Filipina tidak jadi membeli Boramae. (RNS)
Dari segi bisnis ini bagus, kita bisa jadi hub pasarnya tapi dari segi militer ini bisa jadi peluang untuk interoperabilitas KF-21 di kawasan Asia Tenggara dan bisa jadi ancaman apabila antar anggota ASEAN pemilik jet tempur canggih itu berselisih paham hingga ke arah pengerahan kekuatan