AIRSPACE REVIEW – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu krisis diplomatik global dengan menegaskan tekadnya untuk mengambil alih Greenland, wilayah semi-otonom milik Denmark.
Pernyataan terbaru Trump pada Jumat (9/1) kembali menggaungkan ancaman provokatif bahwa AS akan mendapatkan Greenland dengan cara mudah atau cara yang sulit, di tengah kekhawatiran internasional yang semakin mendalam.
Trump bersikeras bahwa kepemilikan penuh Greenland adalah keharusan geopolitik yang tidak dapat dinegosiasikan bagi keamanan nasional AS. Ia mengklaim, kawasan Arktik kini dipenuhi oleh kapal-kapal pesaing.
“Negara-negara harus memiliki kepemilikan dan Anda mempertahankan kepemilikan, bukan menyewa. Dan kita harus mempertahankan Greenland,” ujar Trump seraya menegaskan bahwa kesepakatan penyewaan pangkalan militer AS yang ada (seperti di Pituffik) tidak lagi cukup.
“Saya mencintai rakyat China, saya mencintai rakyat Rusia. Tetapi saya tak ingin mereka menjadi tetangga di Greenland, itu tak akan terjadi. Dan NATO harus memahami hal itu,” tegasnya.
Iming-iming Dana Tunai untuk Kemerdekaan
Meningkatkan tekanan setelah kegagalan proposal pembelian Greenland sebelumnya.
Seperti tercatat dalam sejarah, Amerika Serikat pernah beberapa kali mencoba untuk membeli Greenland. Di tahun 1867 ide ini muncul di mana pada tahun yang sama membeli Alaska dari Rusia.
Kemudian tahun 1946, pasca Perang Dunia II, AS dilaporkan menawar untuk membeli Greenland dari Denmark dengan nilai sekitar 100 juta USD dalam bentuk emas. Namun Denmark menolak tawaran tersebut.
Kemudian pada tahun 2019, Presiden AS saat itu, Donald Trump, sebelum kini berkuasa lagi di Gedung Putih, menyatakan minatnya untuk membeli Greenland. Rencana tersebut menuai kontroversi dan ditolak dengan tegas oleh Denmark.
Sekarang, tahun 2026, Gedung Putih dilaporkan tengah serius mempertimbangkan skema pembayaran besar-besaran kepada setiap penduduk Greenland.
Laporan menyebutkan bahwa AS sedang merancang rencana untuk membayar setiap warga Greenland hingga 100.000 USD (Rp1,6 miliar) sebagai upaya mendorong wilayah tersebut memisahkan diri dari Denmark dan bergabung dengan Amerika Serikat.
Skema ini diperkirakan menelan biaya total hingga setara ratusan triliun rupiah, sebuah langkah yang dinilai dapat memecah belah solidaritas Greenland-Denmark.
Ancaman terbaru Trump, khususnya retorika “cara sulit” dan tawaran finansial untuk membeli kesetiaan warga Greenland, telah memicu kemarahan di seluruh Eropa
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menanggapi dengan keras rencana Trump.
“Ini sudah cukup. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi isyarat, dan tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” tulisnya, menegaskan bahwa Greenland akan tetap menjadi bagian dari Denmark.
Denmark juga mendapatkan dukungan tegas dari sekutunya di NATO, termasuk negara-negara besar Eropa dan Kanada.
Melalui pernyataan bersama, mereka menegaskan kembali bahwa kedaulatan Greenland adalah milik rakyatnya, dan hanya Denmark serta Greenland yang berhak menentukan masa depan mereka.
Kanada bahkan telah mengirim delegasi tingkat tinggi ke Greenland, menunjukkan solidaritas dan kekhawatiran atas stabilitas Arktik.
Kunci Pertahanan Ekonomi
Bagi pemerintahan Trump, Greenland bukan sekadar aset militer, tetapi juga kunci pertahanan ekonomi. Pulau ini menampung Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, pusat penting untuk sistem peringatan dini rudal AS.
Di bawah lapisan es Greenland terdapat deposit signifikan logam tanah jarang (rare-earth minerals), yang krusial bagi industri berteknologi tinggi seperti kendaraan listrik, turbin angin, dan sistem pertahanan rudal modern.
Menguasai sumber daya tersebut, adalah tujuan utama untuk mengurangi ketergantungan AS pada pasokan dari China.
Sebagai tambahan informasi, Greenland memiliki luas 2.166.086 km2. Ini adalah pulau terbesar di dunia yang bukan merupakan benua. Hampir 80% dari wilayah Greenland tertutup oleh lapisan es yang tebal. Area bebas es yang dihuni penduduk hanya sekitar 410.449 km².
Saat ini, jumlah penduduk Greenland hanya sekitar 57.000 jiwa. Karena wilayahnya yang sangat luas tetapi penduduknya sedikit, Greenland memiliki kepadatan penduduk terendah di dunia, yaitu sekitar 0,028 jiwa per km². Sebagian besar penduduk (lebih dari sepertiga) tinggal di ibu kota, Nuuk.
Kembali ke pokok masalah, ancaman terbaru Trump kini semakin meningkatkan suhu persaingan geopolitik di Kutub Utara, memaksa sekutu transatlantik untuk memilih antara hubungan historis mereka dengan Denmark atau kepentingan strategis AS di wilayah yang semakin menjadi rebutan global.
Reaksi NATO
Pernyataan Trump mengenai pengambilalihan Greenland, telah menempatkan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dalam posisi yang sangat sulit.
NATO di satu sisi harus menyeimbangkan kepentingan keamanan bersama di Arktik dengan prinsip kedaulatan negara anggota, yaitu Denmark.
Secara institusional NATO menegaskan kembali komitmennya terhadap Prinsip Pasal 4 dan kedaulatan wilayah setiap negara anggota. Namun di sisi yang lain, NATO juga bersikap hati-hati terhadap Amerika, khususnya terkait kebijakan politik Trump.
Tujuh negara NATO telah merespons keras niat Trump yang akan mengambil alih Greenland.
Bersama enam negara sekutunya, Denmark menegaskan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya dan setiap keputusan terkait wilayah tersebut hanya dapat ditentukan oleh Denmark dan Greenland, bukan kekuatan luar.
Penegasan itu disampaikan dalam pernyataan bersama para pemimpin Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris.
Mereka menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan Greenland di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Arktik.
Para pemimpin Eropa juga menegaskan bahwa keamanan Arktik tetap menjadi prioritas utama bagi Eropa.
Mereka menyebut sekutu-sekutu Eropa telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, serta investasi untuk menjaga stabilitas kawasan yang kian strategis secara geopolitik dan militer.
“Oleh karena itu, keamanan di Arktik harus dicapai secara kolektif bersama sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk kedaulatan, integritas teritorial, dan tidak dapat diganggu gugatnya perbatasan,” tegas para pemimpin.
Meski menolak gagasan pengambilalihan Greenland, pernyataan tersebut tetap menegaskan bahwa Amerika Serikat merupakan mitra penting.
AS disebut memiliki peran strategis baik sebagai sekutu NATO maupun melalui perjanjian pertahanan antara Kerajaan Denmark dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada tahun 1951. (RNS)
Deposit rare earth di Kvanefjeld banyak, belum lagi US narget bisa dapet bagian di Ukraina.