AIRSPACE REVIEW – Kabinet Jepang pada 25 Desember 2025 telah menyetujui anggaran pertahanan terbesarnya yang melebihi 9 triliun yen (58 miliar USD) untuk tahun fiskal 2026.
Anggaran pertahanan tersebut meningkat 9,4% dari tahun sebelumnya karena Tokyo mempercepat pembangunan militer lima tahun di tengah meningkatnya ketegangan regional.
Paket tersebut, yang akan mulai berlaku pada April 2026, mencerminkan upaya Jepang untuk memperluas kemampuan secara cepat daripada hanya mengandalkan pengembangan domestik jangka panjang.
Dari anggaran total tersebut, sebanyak 100 miliar yen (640 juta USD) secara khusus dialokasikan untuk pertahanan pantai.
Sektor tersebut, menurut pejabat Jepang, semakin rentan mengingat kemajuan teknologi rudal, angkatan laut, dan pesawat tanpa awak di kawasan tersebut.
Alokasi ini menandakan prioritas kesiapan jangka pendek daripada modernisasi kekuatan secara bertahap.
Pendanaan pertahanan pantai terkait dengan konsep terintegrasi baru yang dikenal sebagai SHIELD.
Konsep ini dirancang untuk mengerahkan sejumlah drone udara, permukaan laut, dan bawah air untuk misi pengawasan dan pertahanan.
SHIELD ditargetkan mencapai status operasional pada Maret 2028, yang artinya masih ada waktu 24 bulan untuk merealisasikan sistem sehingga berfungsi.
Para pejabat Jepang mengakui bahwa jangka waktu tersebut menciptakan kesenjangan kemampuan jika Jepang hanya mengandalkan industri dalam negeri.
Akibatnya, kementerian telah mengindikasikan bahwa fase awal akan mengimpor drone, dengan pengembangan lokal akan menyusul setelah kebutuhan dasar tercapai.
Penekanannya adalah pada pengerahan cepat, sensor yang terhubung jaringan, dan pemantauan terus-menerus terhadap garis pantai Jepang yang panjang.
Para pejabat pertahanan Jepang telah menempatkan Turkiye dan Israel sebagai kandidat utama untuk memasok platform tanpa awak bagi konsep SHIELD.
Industri pertahanan Turkiye, khususnya yang terkait dengan drone Bayraktar, dipandang Tokyo sebagai penyedia sistem yang hemat biaya, telah terbukti dalam pertempuran, dan drone dapat dikirim dengan cepat.
Selain Turkiye, Israel menjadi pemasok alternatif karena pengalaman panjang dalam sistem maritim dan udara tanpa awak.
Pertimbangan terhadap Turkiye sejalan dengan keterlibatan diplomatik dan industri Jepang baru-baru ini.
Pada Agustus 2025, Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani mengunjungi Turkiye untuk membahas perluasan kerja sama industri pertahanan, termasuk potensi pengadaan drone.
Namun demikian, para pejabat Jepang menekankan bahwa belum ada kontrak yang ditandatangani dan menegaskan bahwa rencana saat ini melibatkan pembelian impor, bukan pengembangan bersama atau pengaturan pembiayaan bersama. (RNS)
Sayangnya kerjasama Indonesia Turki belum jalan ya proses produksinya, kalau sudah bisa produksi sih peluang emas untuk ikut andil di supply chain.
Ya kalau yg diambil dari Israel sih pasti ga ada apa dengan industri kita.