AIRSPACE REVIEW – Sebuah laporan terbaru dari Inspektur Jenderal Pentagon mengungkap bahwa Departemen Pertahanan AS (DoD, yang kini menjadi Departemen Perang/DoW), gagal melacak sebagian besar senjata dan peralatan militer yang dikirim AS ke Angkatan Pertahanan Israel (IDF). Senjata tersebut mencakup lebih dari 4 juta amunisi dari paket bantuan senilai 13,4 miliar USD.
Pengiriman paket bantuan militer dimaksud dilakukan AS sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Disebutkan bahwa hingga November 2024, Pentagon hanya menyimpan catatan untuk 44% dari barang-barang pertahanan yang tunduk pada pengawasan ketat. Angka ini turun dari 69% sebelum perang di Gaza dimulai.
Para penyelidik mengatakan, kesenjangan pengawasan disebabkan oleh keterbatasan staf dan perubahan lingkungan operasional di Israel.
Ditegaskan bahwa kelalaian ini meningkatkan risiko teknologi senjata AS yang sensitif jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak dikehendaki.
“Tanpa akuntabilitas yang efektif, barang-barang pertahanan (dengan pengawasan penggunaan akhir yang ketat/EEUM) ini dapat diperoleh oleh musuh di kawasan tersebut,” bunyi laporan tersebut dikutip Defense News.
“Musuh yang memperoleh barang-barang pertahanan EEUM akan memiliki akses dan pengetahuan langsung tentang teknologi sistem senjata AS yang sensitif, mengurangi keunggulan teknologi di medan perang, dan meningkatkan risiko bagi Amerika Serikat, negara-negara mitra, dan sekutu,” lanjut laporan itu.
Laporan, yang sebagian disunting tersebut, tidak merinci jenis barang pertahanan yang tidak terlacak.
Untuk diketahui, hukum federal berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata (Arms Export Control Act/AECA), mewajibkan pengawasan terhadap barang-barang pertahanan yang dijual, disewakan, atau diekspor ke mitra asing melalui program pemantauan penggunaan akhir.
Investigasi tersebut juga menetapkan bahwa Komando Pusat AS (CENTCOM) dan Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan (DSCA) tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap program EEUM di Israel.
Antara Oktober 2023 hingga April 2024, AS gagal melacak bantuan militer ke Israel yang dilaksanakan dalam 42 pengiriman.
Ditambahkan bahwa begagalan pelacakan tersebut diakibatkan oleh dua hal, yakni akibat kekurangan staf dan perubahan lingkungan operasional di Israel, di mana IDF menggunakan senjata yang dipasok begitu cepat sehingga AS tidak dapat mengikuti dokumentasi.
Laporan Inspektur Jenderal Pentagon juga menekankan bahwa AS menghadapi masalah pelacakan yang identik dengan senjata yang dipasok ke Irak dari tahun 2013 hingga 2017, menunjukkan titik lemah berulang dalam akuntansi senjata AS.
Contoh kegagalan serupa terjadi pada September 2025 di mana Angkatan Darat AS (US Army) tidak mengetahui keberadaan amunisi senilai hampir 1 miliar USD, termasuk rudal sistem THAAD.
Tujuan Utama Pelacakan Senjata
Dari referensi yang Airspace Review dapatkan berdasarkan hasil penelusuran, tujuan utama dari pelacakan senjata dan peralatan militer yang dikirim AS ke negara mitra, termasuk ke Israel dalam kasus ini, adalah untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keamanan.
Akuntabilitas dan transparansi dibutuhkan sebagai pertanggungjawaban kepada pembayar pajak AS.
Melalui pelacakan dapat dipastikan bahwa bantuan militer yang didanai oleh pembayar pajak AS, benar-benar tiba di negara penerima dan digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, yaitu untuk pertahanan dan keamanan yang disepakati.
Ini juga merupakan bagian dari audit keuangan di mana Pemerintah AS harus bisa menjelaskan ke mana perginya aset berharga benilai miliaran dolar AS tersebut.
Tujuan paling kritis dari pelacakan ini adalah untuk memastikan bahwa senjata dan teknologi sensitif tidak jatuh ke tangan kelompok teroris, aktor non-negara, atau musuh AS yang dapat menggunakannya untuk menyerang kepentingan AS atau sekutunya.
Atas dasar tersebut, pelacakan ketat diperlukan untuk mencegah senjata tersebut dialihkan, dijual kembali, atau diperdagangkan secara ilegal ke negara atau pihak ketiga yang melanggar hukum internasional atau kebijakan luar negeri AS.
Undang-undang AS dan persyaratan program Bantuan Keamanan (Security Assistance) mengharuskan DoD/DoW untuk memantau penggunaan akhir (End-Use Monitoring) dari peralatan militer yang sensitif.
Pelacakan senjata memungkinkan AS untuk memastikan bahwa senjata tersebut tidak digunakan untuk melakukan pelanggaran HAM.
Jika ada laporan pelanggaran, kemampuan untuk melacak senjata membantu menentukan apakah bantuan AS terlibat, dan apakah bantuan tersebut harus dihentikan sesuai dengan undang-undang seperti Leahy Law.
Pelacakan yang akurat juga membantu Pentagon untuk mengetahui stok senjata mana yang telah terpakai dan perlu diganti atau diperbaharui, baik untuk negara penerima maupun untuk persediaan militer AS sendiri. (RNS)