Amerika Serikat menggunakan pangkalan udara di El Salvador untuk menyerang kartel narkoba di Karibia

AIRSPACE REVIEW – Pemerintah Amerika Serikat telah memulai operasi udara dari Pangkalan Udara Comalapa di El Salvador menggunakan pesawat gunship AC-130J Ghostrider. Misi ini dilaksanakan untuk pencegahan terhadap kartel narkoba yang beroperasi di rute pelayaran Karibia.

The New York Times melaporkan, penerbangan pertama operasi tersebut telah dilaksanakan pada pertengahan Oktober, menandai perubahan signifikan dalam kehadiran militer AS di Amerika Tengah.

Selain AC-130J Ghostrider, militer AS mengerahkan helikopter bersenjata lengkap. Kedua platform ini dirancang untuk dukungan udara, interdiksi maritim, dan serangan terhadap target darat.

Sebuah pesawat patroli maritim dan antikapal selam P-8A Poseidon milik Angkatan Laut AS juga dikerahkan serta sebuah pesawat angkut C-40 Clipper yang dioperasikan oleh Angkatan Udara AS.

Misi di Comalapa tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas yang diumumkan oleh pemerintahan Donald Trump.

AS telah memobilisasi sekitar 10.000 personel militer, pesawat pengebom, drone, kapal perang, dan kapal induk USS Gerald R. Ford untuk memerangi jaringan perdagangan narkoba di wilayah tersebut.

Operasi ini menandai pertama kalinya AS menggunakan pesawat serang yang berbasis di wilayah asing di Amerika Tengah untuk potensi aksi tempur.

Terletak di dalam Bandara Internasional Comalapa, pangkalan militer tersebut secara tradisional digunakan untuk pengawasan dan dukungan logistik sejak tahun 2000-an. Pesawat patroli P-3 dan P-8A AS secara rutin sering terbang ke sini.

Namun, aktivitasnya telah menurun sejak tahun 2022 dan kini, dengan kedatangan Ghostrider serta Poseidon, pangkalan ini kembali mendapatkan posisi strategis.

Sumber-sumber lokal melaporkan bahwa P-8A telah menjalankan setidaknya enam misi dari sana, beroperasi secara otonom setelah meninggalkan wilayah udara El Salvador.

Sementara itu Associated Press melaporkan AS telah mengintensifkan serangan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba dalam beberapa pekan terakhir, yang mengakibatkan beberapa kematian di Karibia dan Atlantik barat.

Pihak berwenang AS mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai bagian dari kebijakan baru untuk memerangi organisasi teroris narkotika, yang mengancam keamanan nasional.

Namun, para pakar keamanan internasional memperingatkan implikasi hukum dan diplomatik dari strategi ini.

Penggunaan kekuatan mematikan dalam operasi interdiksi maritim di luar zona konflik menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan dan otorisasi Kongres AS.

Para analis juga menyoroti risiko eskalasi regional dan potensi insiden yang melibatkan kapal sipil. (RNS)