Filipina menangguhkan rencana pembelian 20 jet tempur F-16 Block 70 dari AS karena keterbatasan anggaran

AIRSPACE REVIEW – Duta Besar Filipina untuk Washington, José Manuel Romualdez, menyatakan negaranya telah menangguhkan rencana pembelian jet tempur F-16 Block 70 dari Amerika Serikat.

Penangguhan pembelian 20 jet F-16 Viper dengan nilai perkiraan 5,6 miliar USD itu dikarenakan Filipina menghadapi keterbatasan anggaran.

“Kita lihat saja perkembangannya dalam pembahasan anggaran mendatang tentang bagaimana FAP (Angkatan Udara Filipina) akan menggunakan dana yang dialokasikan untuk program modernisasi,” ujarnya.

“Namun, seperti yang saya katakan, poin utamanya adalah masalah pendanaan,” lanjut dia.

Departemen Luar Negeri AS sebelumnya telah menyetujui penjualan jet tempur F-16 Block 70 buatan Lockheed Martin kepada Filipina.

Namun, Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro mengindikasikan bahwa angkatan bersenjata negara tersebut menghadapi prioritas modernisasi lain sebelum mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk akuisisi ini.

Pada Juni 2025, Filipina menandatangani kontrak dengan Korea Selatan untuk pembelian 12 jet tempur ringan FA-50, senilai 703 juta USD.

Pembelian tersebut merupakan bagian dari upaya modernisasi FAP. Selain itu, pemerintah Filipina sedang mempertimbangkan opsi pembiayaan dan kemitraan lain untuk memfasilitasi akuisisi alutsista di masa mendatang, termasuk F-16.

Secara paralel, Manila juga sedang mengevaluasi akuisisi jet tempur Gripen E/F dari produsen Swedia, Saab.

Gripen adalah pesawat tempur ringan dengan biaya operasional yang diklaim lebih rendah dan dirancang untuk beroperasi dari landasan pacu pendek. Karakteristik pesawat ini sesuai dengan geografi kepulauan Filipina.

Saab menawarkan paket pelatihan, transfer teknologi, dan interoperabilitas dengan sistem yang ada, sehingga tawarannya dinilai lebih kompetitif dibanding F-16.

Pilihan antara F-16 dan Gripen tidak hanya melibatkan kemampuan teknis tetapi juga keselarasan strategis, biaya, dan kemitraan internasional.

Keputusan akhir akan berdampak langsung pada kehadiran militer Filipina di Laut Cina Selatan dan kerja sama dengan kekuatan global. (RNS)