Perwira Angkatan Udara Taiwan diganjar penjara tujuh tahun karena terlibat kasus spionase untuk China

AIRSPACE REVIEW – Pengadilan Distrik Taichung di Taiwan menjatuhkan hukuman tujuh tahun empat bulan penjara kepada perwira Angkatan Udara Taiwan (ROCAF), Hsu Chan-cheng, karena membocorkan informasi pertahanan strategis kepada China.

Selain mendapatkan ganjaran penjara, penghasilan ilegalnya juga disita dan hak-hak sipilnya akan dicabut selama lima tahun.

Menurut penyelidikan, Hsu direkrut pada tahun 2021 oleh pensiunan Mayor Shih Chun-cheng, yang telah dihukum karena spionase.

Hsu menyerahkan dokumen internal tentang kemampuan ofensif jet tempur yang dilengkapi dengan rudal Hsiung Feng III, serta protokol respons ROCAF terhadap serangan China di Selat Taiwan.

Meskipun berkas-berkas itu tidak secara resmi diklasifikasikan sebagai rahasia, pengadilan menyimpulkan bahwa berkas-berkas itu dapat secara signifikan membantu Beijing dalam menilai pertahanan udara Taiwan.

Kasus ini merupakan bagian dari serangkaian episode yang menyoroti meningkatnya spionase China terhadap Taiwan.

Pada Maret lalu, empat personel militer, tiga di antaranya bertugas di satuan pengamanan kantor kepresidenan, dihukum karena menjual informasi kepada agen-agen Beijing.

Laporan dari Badan Keamanan Nasional menunjukkan bahwa jumlah kasus serupa meningkat dari hanya 10 pada tahun 2022 menjadi 64 pada tahun 2024.

Perkembangan terbaru lainnya termasuk vonis delapan pejabat dalam salah satu persidangan spionase terbesar dalam sejarah Taiwan, serta penangkapan pensiunan Jenderal Liu Sheng-shu, yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena memimpin jaringan pengumpulan intelijen strategis untuk China.

Menurut data resmi, sejak 2020, lebih dari 159 orang telah didakwa karena bekerja sama dengan Beijing, sebagian besar adalah personel militer aktif atau pensiunan.

Pada bulan Desember 2023, intelijen Taiwan menggagalkan upaya pelarian ke China ketika seorang pilot helikopter multiperan CH-47 Chinook berencana terbang ke daratan China bersama dengan kendaraan tempur tersebut.

Pilot lainnya bernama Se berencana untuk mengirimkan helikopter ke kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN), yang akan berlayar di Selat Taiwan.

Atas pelariannya, ia dijanjikan 15 juta USD dan jaminan bahwa keluarganya akan dievakuasi ke Thailand jika terjadi konflik bersenjata antara Taiwan dan China.

Namun, rencana mereka digagalkan pada bulan Agustus. Pihak berwenang menangkap pilot dan kaki tangannya setelah menerima informasi anonim.

Menurut sumber, kelompok tersebut telah berada di bawah pengawasan keamanan sejak musim semi 2023. (RNS)