Jokowi akan tanyakan status pembayaran utang KF-X ke Menkeu Sri Mulyani

AIRSPACE REVIEW (airspace-review.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menanyakan status pembayaran utang Republik Indonesia ke Korea Selatan dalam program pengembangan bersama jet tempur generasi 4,5 KF-X/IF-X yang saat ini namanya telah berubah menjadi KF-21 Boramae.

Hal itu dikatakan oleh Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai meresmikan jalan tol Cisumdawu (Cileunyi – Sumedang – Dawuan) di salah satu ruas jalan tol sepanjang 61,6 km tersebut, Selasa, 11 Juli 2023.

“Nanti saya tanyakan status pembayaran KF-X itu ke Menteri Keuangan,” ujar Jokowi dalam tayangan siaran langsung salah satu stasiun televisi swasta.

Jokowi mengakui, dalam beberapa kali pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ia berbincang banyak hal mengenai pertahanan negara.

Namun begitu, lanjutnya, masalah utang KF-X kepada Korea Selatan tidak termasuk yang ia bicarakan dengan Prabowo.

“Tidak membicarakan hal itu. Nanti saya tanyakan ke Menteri Keuangan statusnya sampai di mana,” kata Jokowi.

Seperti Airspace Review beritakan sebelumnya pada 13 Mei lalu, Indonesia disebut akan melakukan pembayaran baru kewajiban iuran program KF-21 Boramae pada akhir Juni 2023.

Pembayaran tersebut merupakan kelanjutan dari pembayaran sebelumnya pada November 2022 setelah empat tahun tertunda.

Menteri Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea (DAPA) Eom Dong-hwan mengatakan hal itu kepada wartawan, dikutip Yonhap.

Ia menandaskan, pembayaran pada bulan Juni diharapkan dapat meredakan kekhawatiran tentang kewajiban pembayaran oleh Jakarta.

Sebagai negara mitra dalam Proyek KF-21 (dulu bernama KF-X/IF-X), Indonesia telah menyetujui untuk menanggung sekitar 20 persen dari total biaya proyek pengembangan sebesar 8,8 triliun won (6,5 miliar USD).

Tetapi Indonesia telah menghentikan pembayaran dari Januari 2019 hingga dimulainya kembali pada November tahun lalu.Hal ini menimbulkan pertanyaan atas komitmen Indonesia terhadap proyek pengembangan pesawat tempur canggih yang diluncurkan pada tahun 2015 tersebut.

Indonesia diperkirakan masih menunggak lebih dari 800 miliar won dalam jumlah yang belum dibayar untuk proyek yang dijadwalkan selesai pada tahun 2026 tersebut.

“(Indonesia) telah berjanji untuk memberi tahu Korea Selatan tentang rencana pembayarannya untuk jumlah yang tersisa pada akhir Juni,” kata Eom dalam acara media di Kantor Pusat Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI), di Sacheon yang berjarak 437 km selatan Seoul.

Untuk memastikan rencana pembayaran berjalan normal bulan depan, lanjutnya, Kepala Proyek KF-21 akan segera mengunjungi Indonesia untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pertahanan tingkat tinggi mengenai perinciannya.

Eom mengakui beban keuangan yang mungkin dihadapi Indonesia mengingat tenggat waktu proyek, tetapi mencatat bahwa Indonesia melakukan pembayaran sekitar 40 miliar won pada akhir Februari.

“Kami berencana untuk mengelola masalah tersebut agar tidak mengganggu pengembangan KF-21,” ujarnya.

-Poetra-